Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan nasional yang dinilai masih berorientasi pada wilayah daratan.
“Tujuh puluh persen wilayah Maluku Utara adalah laut. Tetapi berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan masih bias daratan. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut,” ujar Sherly usai menghadiri Rakornas yang digelar DPD RI percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, Selasa, 2 Desember 2025.
Ia menjelaskan, daerah kepulauan memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur seperti dermaga dan jeti di pulau-pulau kecil, penyediaan sekolah dan tenaga pendidik pesisir, transportasi laut yang aman, penguatan industri maritim, hingga pengembangan pariwisata bahari membutuhkan perhatian khusus.
Namun, ia menilai kebutuhan tersebut tidak tercermin dalam formula kebijakan fiskal nasional, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Inilah yang membuat wilayah kepulauan tertinggal. Karakter geografis kami berbeda, tetapi diperlakukan sama seperti daerah daratan,” tegas Sherly.
Meski begitu, Sherly memberikan apresiasi kepada DPD RI serta DPD Maluku Utara yang dinilai konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.
“Perjuangan mereka adalah suara masyarakat kita yang hidup di pulau-pulau kecil, pesisir, dan wilayah terluar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan RUU Daerah Kepulauan bukan hanya kepentingan satu provinsi, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menambahkan, draf RUU Daerah Kepulauan telah rampung dan kini menunggu terbitnya Surat Presiden (Surpres) untuk memulai pembahasan bersama DPR RI.
“Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh,” katanya.
“RUU tersebut diharapkan menjadi lex specialis yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan provinsi dan kabupaten kepulauan serta pulau-pulau terluar,” pungkasnya.
