Reses di Morotai, Sukri Ali Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

Halmaheranesia — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Sukri Ali, melaksanakan reses masa persidangan III tahun sidang 2025–2026 pada Senin, 28 September 2026.

Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di sejumlah desa, yakni Desa Cio Dalam, Cio Gerong, Cio Maleleo, Libano, dan Cempaka, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari infrastruktur jembatan, jalan tani, pembangunan gereja, talud penahan banjir dan talud penahan ombak, hingga persoalan pendidikan.

Salmon Dego, salah satu warga Desa Cio Dalam, pada kesempatan itu meminta agar talud penahan banjir yang berada di desanya segera dibangun.

“Mungkin saat musim panas begini, kami (masyarakat Desa Cio Dalam) kurang merasakan dampak, akan tetapi kalau saat musim hujan sebagian masyarakat akan (merasakan dampak) karena sangat dekat dengan sungai,” keluhnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa selama ini Desa Cio Dalam belum merasakan pembangunan jalan tani maupun pengaspalan jalan lingkungan.

Sementara itu, Karel Mok, warga Desa Libano, menyampaikan kondisi infrastruktur jembatan di tujuh titik di Kecamatan Morotai Selatan Barat yang hingga saat ini belum dibangun.

“Rp200.000 per orang kalau ditambah bini (istri) pigi pulang sudah mencapai Rp1.000.000. Selain mahalnya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang melambung tinggi. Tidak ada jembatan dan minimnya akses jalan yang rusak juga menjadi tingginya biaya untuk ke pusat kabupaten,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sukri Ali berkomitmen membawa persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi prioritas perjuangannya kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Kebetulan saya juga bagian dari Komisi yang membidangi infastruktur, jadi persoalan yang disampaikan ini akan saya perjuangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa kegiatan reses di Morotai yang dilakukan sebelumnya, dirinya juga menemukan persoalan yang hampir serupa.

“Permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah daerah ini akan saya koordinasikan ke dinas terkait. Tapi soal yang berkaitan dengan provinsi akan diperjuangkan, sebab hal yang disampaikan ini pernah untuk Desa Korago, Gorugo serta desa lain juga. Alhamdulillah, beberapa pekan lalu sudah terealisasi,” pungkasnya.