
Halmaheranesia – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi November Memanggil” menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pada Selasa, 17 November 2026.
Massa aksi mendesak agar masalah yang ada di Maluku Utara seperti 133 Izin Usaha Pertambangan (IUP), kasus pembunuhan di hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pendidikan gratis dapat dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
Massa juga mendesak agar pemerintah segera menyikapi persoalan masalah harga kelapa dan kesejahteraan buruh akibat kebijakan PT Nico di Halmahera Utara, serta meninjau kembali izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Ormat Geothermal di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat.
Dalam aksi tersebut saling dorong pun terjadi antara massa aksi dan pihak kepolisian, karena dipicu tak ada perwakilan pemerintah yang merespons permintaan massa aksi untuk hearing di depan kediaman wakil gubernur. Namun, aksi saling dorong itu akhirnya dapat diredam.
Koordinator aksi Aliansi November Memanggil, Mudasir Yudin, mengatakan ratusan izin pertambangan yang berada di Maluku Utara harus segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Mengingat operasi pertambangan tersebut selalu memberikan dampak buruk ke wilayah perkampungan hingga kesejahteraan masyarakat.
“Apalagi saat ini di daerah Obi, Halmahera Selatan, perkampungan masyarakat sudah dipersempit oleh aktivitas tambang bahkan mau direlokasi akibat aktivitas tersebut,” ujar Mudasir.
Ia mengaku, akibat kebijakan dari pusat serta pergantian rezim dari waktu ke waktu, telah memberikan narasi buruk dari berbagai daerah, terutama di wilayah Halmahera hingga pulau-pulau kecil di Maluku Utara.
Menurutnya, Maluku Utara saat ini secara signifikan sangat rentan menghadapi krisis iklim. Akibat kebijakan hirilisasi nikel yang tidak mempertimbangkan keadilan ekologi dan kesehatan masyarakat justru sudah memperburuk kondisi hutan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
“Dampak dari kepungan izin itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi warga yang tidak bisa dipulihkan seperti nelayan di Halmahera akan kehilangan ruang tangkap, petani sudah banyak kehilangan lahan pertanian bahkan masyarakat adat harus kehilangan tempat tinggal akibat ekspansi pertambangan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje saat hearing menyatakan, bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur maupun wakil gubernur Maluku Utara terkait sejumlah isu yang disuarakan oleh massa aksi.
“Nanti para teman-teman aliansi bertemu dengan saya di ruang Aula Kantor Gubernur nanti saya berkoordinasi agar kalian bisa bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur agar bisa membicarakan teman-teman punya rekomendasi tadi,” jelasnya.