
Halmaheranesia — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong penguatan kemandirian ekonomi petani perempuan melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan keluarga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Menteri PPPA di Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Selasa, 17 November 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua TP PKK Malut Rusni Sarbin, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam agenda tersebut, Menteri PPPA dan Gubernur Sherly berdialog langsung dengan kelompok tani, termasuk perwakilan petani perempuan dari Desa Daru, Kabupaten Halmahera Utara. Dialog itu membahas potensi pertanian sekaligus berbagai kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha mereka.
Menteri Arifatul mengapresiasi upaya penguatan ekonomi masyarakat di Maluku Utara. Menurutnya, ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pangan.
“Kalau tumbuh kesadaran dari ibu-ibu semua, paling tidak di pekarangannya menanam cabai (rica), kangkung, tomat, atau terong untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk lahan yang lebih besar, dampaknya terhadap ekonomi juga akan luar biasa,” ujarnya.
Arifatul juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Ia turut mendorong perempuan memanfaatkan akses pembiayaan usaha melalui kolaborasi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Skema pembiayaan tersebut berupa bantuan modal usaha tanpa agunan sebesar Rp4 juta dengan suku bunga yang telah diturunkan menjadi 8 persen.
Dalam dialog itu, sejumlah kelompok tani menyampaikan kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah. Ida Noho, perwakilan Kelompok Tani Tanjung Selatan, Kelurahan Sasa, mengungkapkan bahwa kelompoknya menaungi 60 kepala keluarga (KK) yang mengelola lahan pertanian seluas empat hektare sejak 2008.
Namun, keterbatasan infrastruktur pengairan masih menjadi persoalan. Saat ini, mereka hanya memiliki dua sumur bor dan satu mesin pompa sehingga petani harus bergantian memperoleh pasokan air.
Mereka mengusulkan penambahan sedikitnya tiga sumur bor, tangki penampung air untuk mengantisipasi pemadaman listrik, mesin penyiram otomatis atau sprinkler, serta bantuan bibit dan pupuk bersubsidi jenis Phonska dan Urea.
Persoalan serupa disampaikan Yulinda Kolotjutju dari Kelompok Tani Perempuan Desa Daru, Kecamatan Kao, Halmahera Utara. Ia menyebutkan, sebanyak 30 anggota kelompok berhasil menggarap lahan tidur seluas 0,2 hektare atau 2.000 meter persegi untuk ditanami cabai dan tomat.
Meski demikian, pengembangan pertanian mereka masih terkendala ketersediaan sumur bor, pupuk, alat penyemprot tanaman, dan mulsa sebagai pelindung tanaman.
Di sisi lain, pertanian hortikultura di Kelurahan Sasa telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tumpang Sari, Haidir Ola, mengatakan komoditas sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, kemangi, dan terong mampu menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan.
“Dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp5 juta per KK, alhamdulillah anak-anak kami sebagian besar telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Sherly menginstruksikan Dinas PPPA dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara untuk mendata secara terperinci kebutuhan kelompok tani agar dapat ditindaklanjuti.
Ia juga menjadwalkan kunjungan langsung ke Desa Daru, Halmahera Utara, untuk menghadiri panen raya pada 19 atau 20 November 2026.
Selain itu, ia menyiapkan program bantuan fasilitas kandang ayam bagi petani yang memiliki lahan pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein keluarga sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Melalui penguatan sektor pertanian rakyat, pemerintah berharap perempuan tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi,” pungkasnya.