Halmaheranesia – Pemerintah Kota Ternate berhasil menempati posisi pertama dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate meraih capaian 91 persen, meningkat dari penilaian sebelumnya sebesar 87,7 persen.
Capaian tersebut membuat Kota Ternate menggeser Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya berada di peringkat pertama. Pemprov Maluku Utara kini menempati posisi kedua dengan nilai 90 persen.
Sementara itu, peringkat selanjutnya ditempati oleh Kabupaten Halmahera Selatan dengan 84 persen, Halmahera Tengah 82 persen, Kota Tidore Kepulauan 80 persen, Halmahera Timur dan Halmahera Utara masing-masing 79 persen, Kabupaten Pulau Morotai 71 persen, Halmahera Barat 69 persen, Kepulauan Sula 56 persen, dan Pulau Taliabu 45 persen.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data final yang tercantum dalam portal resmi KPK melalui aplikasi Jaga.id.
“Data final yang kami lihat di portal resmi KPK melalui aplikasi Jaga.id menunjukkan Kota Ternate menempati posisi pertama dalam penilaian MCSP KPK di Provinsi Maluku Utara,” ujar Rizal Marsaoly, Jumat, 19 Desember 2025.
Ia menjelaskan, penilaian MCSP KPK difokuskan pada delapan area intervensi prioritas, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta penguatan peran organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, dirinya ditugaskan langsung oleh Wali Kota Ternate untuk memimpin tim bersama sejumlah OPD dalam melakukan verifikasi data yang telah diunggah pada aplikasi Jaga.id.
“Seluruh delapan area intervensi tersebut berhasil diverifikasi dengan baik oleh tim bersama OPD terkait,” jelasnya.
Rizal menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD yang mendukung penyediaan data, serta komitmen kuat Wali Kota Ternate dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Ini adalah prestasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Ternate. Kami akan terus berbenah untuk mewujudkan Ternate yang bebas dari korupsi,” tegasnya.
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, turut memberikan apresiasi kepada tim yang telah melakukan verifikasi data hingga menghasilkan capaian maksimal.
Ia menegaskan, hasil tersebut adalah wujud kolaborasi dan sinergitas seluruh jajaran Pemerintah Kota Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ini merupakan kerja keras bersama. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depan,” pungkasnya.
