Halmaheranesia – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe pada tahun pertama mencapai 85,1 persen.
Angka tersebut menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Hasil itu berdasarkan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada periode 13–23 Februari 2026. Survei melibatkan 820 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan margin of error ±3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam temuan survei, sebanyak 41,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 43,6 persen cukup puas terhadap kinerja Gubernur Sherly. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Sarbin Sehe berada pada angka 77,9 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menjadi modal sosial sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.
“Ekspektasi publik yang tinggi harus dijawab dengan kebijakan teknokratis yang konkret dan terukur. Jika tidak dikelola dengan baik, harapan besar itu bisa menjadi tekanan,” ujarnya.
Survei ini juga dinilai mencerminkan keberhasilan konsolidasi pemerintahan pasca dinamika politik daerah, termasuk setelah wafatnya Benny Laos yang sebelumnya menjadi figur penting dalam kontestasi politik di Maluku Utara.
“Pemerintahan Sherly–Sarbin disebut mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda birokrasi berjalan efektif,” jelasnya.
Menanggapi itu, Gubernur Sherly menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mempercepat realisasi program prioritas, serta memastikan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih responsif dan terukur dalam menjawab harapan masyarakat,” ujar Sherly.
Ia menilai capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kepercayaan publik yang harus dijaga melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Maluku Utara.
