Halmaheranesia – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) Tahun 2024 pada Jumat, 24 Agustus 2024, di Muara Hotel Ternate.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk PJ Gubernur Maluku Utara, Ketua KPU Maluku Utara Mochtar Alting, Kapolda, Dandrem, Kejaksaan Tinggi, Kabinda, Danlanal, Rektor Universitas Khairun Ternate, serta organisasi media.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, menyampaikan bahwa berdasarkan pemetaan kerawanan di 10 kabupaten/kota Maluku Utara, IKP 2024 didasarkan pada enam tren isu yang berpotensi memunculkan pelanggaran pemilu.
Isu-isu tersebut meliputi netralitas ASN, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, pelanggaran administrasi dan prosedur, politik SARA, serta integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.
“Potensi ini masih tetap ada, karena masih banyak, dan kita tidak komitmen dalam mencegah integritas, kita cenderung main-main. Sehingga ini penting untuk diseriusi, mulai dari penyelenggara tingkat bawah,” kata Mastia.
Masita menekankan pentingnya komitmen dalam menjaga integritas pemilu, mengingat masih adanya potensi pelanggaran yang signifikan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu Maluku Utara telah memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan berintegritas, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu.
Selain itu, Bawaslu juga menyerukan komitmen bersama antara TNI/Polri, ASN, dan pemerintah desa untuk menjaga netralitas selama pemilu.
“Kita juga mengajak seluruh jajaran media, tokoh agama, masyarakat, ormas, mahasiswa agar berkolaborasi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun ini,” pungkasnya.
