Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mempercepat Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program strategis nasional ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan hunian serta meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Mewakili Gubernur, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, mengatakan, tujuan utama program ini adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, hingga kelas menengah bawah, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak,” disampaikan Sukur Lila dalam rakor Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara Tahun 2025 yang digelar di Batik Hotel, Kamis, 10 Desember 2025.
Menurut dia, Maluku Utara tercatat memiliki 50.758 unit RTLH, di mana 42.381 unit belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, percepatan program disebut sebagai komitmen negara yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat mempercepat capaian guna mewujudkan “Maluku Utara Maju dan Sejahtera”.
Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sony Surahman, menjelaskan Program 3 Juta Rumah merupakan mandat strategis RPJMN dan misi Asta Cita yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebutkan, Kementerian PKP telah menyalurkan berbagai bantuan seperti Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, serta peningkatan kualitas permukiman.
“Khusus Malut yang memiliki karakteristik permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran pemerintah daerah sangat menentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, memaparkan target utama program di Maluku Utara pada tahun 2025 berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 674 unit, dengan penyelesaian pada akhir tahun anggaran.
“Tantangan utama implementasi program di wilayah kepulauan adalah kendala logistik, distribusi material, dan aksesibilitas lokasi pembangunan,” pungkasnya.
