Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengaku masih ada capaian kesejahteraan yang belum merata di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara 39,1 persen pada kuartal III 2025.
Gubernur Sherly menegaskan masih terdapat persoalan mendasar yang harus dibenahi secara serius, terutama di sektor kemiskinan, pendidikan, dan validitas data sosial.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate, Selasa, 17 Desember 2025.
Gubernur menyebutkan, lonjakan ekonomi daerah ditopang oleh kinerja kuat sejumlah kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 50 hingga 70 persen, khususnya wilayah yang menjadi pusat aktivitas industri.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, kata dia, tingkat kemiskinan Maluku Utara masih berada di angka 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 72, dengan target kenaikan 0,4 poin pada tahun mendatang.
Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan Rp 31 miliar dana BOSDA untuk menggratiskan uang komite SMA.
Gubernur menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan menengah tanpa beban biaya bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat melapor jika masih ditemukan sekolah yang memungut iuran.
Namun, tantangan di lapangan masih ditemukan, terutama di wilayah kepulauan. Sejumlah sekolah dengan jumlah murid terbatas dan ketergantungan tinggi pada guru honorer kesulitan menutup biaya operasional meski kebijakan pendidikan gratis telah berjalan.
Selain itu, masalah ketidakakuratan data sosial juga menjadi sorotan serius. Kondisi ini berdampak langsung pada program pengentasan kemiskinan dan beasiswa pendidikan.
Dari target 1.000 mahasiswa penerima beasiswa provinsi, realisasi pada 2025 baru mencapai 540 orang karena banyak warga miskin tidak tercatat dalam desil 1–4.
Untuk itu, Pemprov Maluku Utara berencana melakukan pemadanan data kependudukan Dukcapil dengan BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada 2026.
“Kedepan pembangunan Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan dan penajaman data kemiskinan, agar manfaat ekonomi yang besar benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan dan pelosok daerah,” pungkasnya.
