19
November
2026
Kamis - : WIB

100 Tenaga Kerja Konstruksi Tidore Ikuti Uji Sertifikasi

Julfikri Ismail
November 18, 2026 pada Kabar Daerah
Ratusan pekerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi konstruksi. Foto (Istimewa)

Halmaheranesia — Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui program padat karya yang dilaksanakan di Maluku Utara.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura itu berlangsung di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 18 November 2026.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, yang diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudi Ipaenin, mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja konstruksi di daerah.

“Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Berbagai pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme,” ungkapnya.

Rudi menegaskan, pembangunan konstruksi tidak cukup hanya didukung anggaran dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan SDM berkualitas yang mengerjakannya.

“Tenaga kerja konstruksi tidak hanya dituntut mampu bekerja secara teknis, tetapi juga harus memahami standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan yang benar,” kata Rudi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi pada bidang keterampilan tukang pasang bata dan plesteran. Keterampilan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung karena membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan pemahaman standar teknis untuk menghasilkan bangunan yang kuat, rapi, berkualitas, serta memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.

“Melalui program seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku pembangunan,” sambungnya.

Rudi juga menekankan bahwa program padat karya memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, membuka peluang kerja lebih luas, meningkatkan daya saing, serta mendorong tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU selaku pembina jasa konstruksi berkewajiban mendukung pembangunan melalui program prioritas strategis nasional. Salah satunya, peningkatan jumlah SDM konstruksi yang kompeten dan bersertifikat melalui program padat karya.

Menurut Chandra, program padat karya merupakan instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

“Tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, melalui pertemuan daring menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut hasil fisik berupa bangunan yang megah dan kokoh, tetapi juga membutuhkan dukungan SDM konstruksi yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi.

“Sertifikasi bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap tenaga kerja. Sertifikasi juga menjadi jaminan terhadap mutu pekerjaan serta penerapan K3 di lapangan,” kata Irene.

Ia menuturkan, sasaran kegiatan ini adalah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki pengalaman sebagai tukang bangunan, tetapi belum mempunyai sertifikat kompetensi.

Irene berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan semangat, kesungguhan, dan disiplin, serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Disalin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

copyright halmaheranesia
MENU