
Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong transformasi pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara tepat, mulai dari menghasilkan produk bernilai tambah, membuka peluang usaha, hingga dikembangkan sebagai sumber energi alternatif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 bertema “Akselerasi Ekonomi Sirkular: Strategi Transformasi Pengelolaan Sampah dan Pengembangannya Menjadi Waste to Energy di Maluku Utara”, di Ternate, Rabu, 18 November 2026.
Sarbin mengapresiasi Bank Indonesia yang konsisten mengawal perkembangan perekonomian daerah, mengendalikan inflasi, serta mendorong inovasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas investasi. Pemerintah juga perlu mampu membaca peluang dan merespons perubahan, termasuk membangun kesadaran bersama dalam pengelolaan sampah.
Ia menegaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai secara angka-angka ketika angka-angka itu belum mampu memberikan martabat terbaik buat rakyatnya,” tegas Sarbin.
Sarbin mengakui, pengelolaan sampah di Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil maksimal, terutama dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di daerah.
Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III 2026 tumbuh 16,65 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut meningkat dibandingkan Triwulan II 2026 yang mencapai 15,35 persen.
Ia menjelaskan, pertumbuhan tersebut terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen, dengan kontribusi sebesar 51,70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara.
Kinerja tersebut didorong peningkatan produksi berbagai produk hilirisasi nikel serta mulai berproduksinya sejumlah komoditas baru, seperti aluminium ingot, nikel kobalt mangan hidroksida, dan akumulator listrik.
Meski demikian, Handi mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk memperluas sumber pertumbuhan di luar industri pengolahan berbasis mineral, memperkuat ketahanan sektor produktif, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi lebih merata.
Dalam konteks tersebut, ekonomi sirkular dinilai menjadi salah satu peluang strategis. Handi mengungkapkan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi sirkular di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun per tahun apabila didukung sistem pengelolaan yang memadai.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah belum optimalnya pemilahan. Sampah yang tidak dipilah berpotensi kehilangan nilai ekonomi karena berbagai jenis material tercampur dan sulit dimanfaatkan kembali.
“Di mana kalau sampah tidak dipilah, itu otomatis kita kehilangan nilai ekonominya. Jadi tidak bernilai,” jelas Handi.
Melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku produk bernilai tambah maupun sumber energi. Pengembangan ekonomi sirkular juga berpotensi membuka peluang usaha bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industri daur ulang di daerah.
Ia turut menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate dalam mendorong pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan penyusunan master plan pengelolaan sampah sebagai bagian dari transformasi menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.
Handi menekankan, pemilihan teknologi dan model pengelolaan sampah harus mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, volume dan komposisi sampah, kesiapan infrastruktur, kebutuhan investasi, serta keberlanjutan operasional.
Ke depan, lanjut dia, pengembangan ekonomi sirkular di Maluku Utara diharapkan didukung pemetaan potensi dan karakteristik sampah, penjajakan program percontohan secara bertahap, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, perbankan, dan kalangan akademisi.
“Melalui Kie Raha Economic Forum, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia mendorong kolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.