Halmaheranesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar pertemuan lintas sektor untuk mengambil langkah cepat sebagai upaya menindaklanjuti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, dihadiri Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, Ketua Organda Tidore, para motoris, dan perwakilan para sopir angkutan umum, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Kamis, 11 Juni 2026.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berupaya mengambil langkah tepat menyikapi dampak kenaikan harga BBM.
Sehingga tidak membebani masyarakat maupun mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kota Tidore.
“Kenaikan BBM ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, namun kita akan sama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik terutama pelayanan angkutan umum sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia juga berharap pertemuan ini dapat membangun kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna membahas kenaikan tarif sambil menunggu BBM subsidi yang akan mulai melayani pada awal bulan Juli 2026 nanti.
“Karena kondisi saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima dan para pelaku usaha maupun penyedia sebagai pemberi layanan,” kata Ismail.
Menurutnya, keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat.
“Jadi Dinas Perhubungan, Organda maupun Disperindagkop agar melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode pelayanan BBM subsidi,” sambungnya.
Sehingga dengan cara itu, kata dia, dapat memastikan seluruh angkutan memiliki barcode yang aktif dan memahami cara penggunaannya, supaya pada saat ada BBM subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para sopir angkutan umum,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias, menambahkan, kepolisian hadir pada pertemuan ini sebagai representasi dari institusi Polri untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan BBM di Kota Tidore Kepulauan.
“Kami akan mengawasi secara ketat agar seluruh proses penyaluran BBM dapat berjalan aman, tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman dan tertib.
Direktur PT Rusda, Awat Ahmad, memastikan bahwa pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap sopir angkutan, bentor, maupun ojek di Kota Tidore.
“Kota Tidore ke depan direncanakan akan menerima BBM subsidi jenis Pertalite sebesar 100 ton dan jenis solar 60 ton per bulan,” kata Awat.
Kata Awat, pasokan BBM bersubsidi itu perkembangannya akan terus dievaluasi. Jika memang terjadi kekurangan, maka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penambahan kuota.
“Untuk BBM per tanggal 11 Juni 2026 sudah mulai melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat baik BBM jenis minyak tanah, Pertamax maupun Dexlite,” jelasnya.
Ia merinci, BBM yang masuk terdiri dari jenis Pertamax sebanyak 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton. Namun, ini akan dijadwalkan per minggu setiap bulan untuk memastikan stok BBM akan masuk ke Kota Tidore.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengatakan adanya kenaikan harga BBM ini dapat mempengaruhi pelayanan angkutan.
Sehingga Organda memastikan bahwa Pemerintah Daerah dengan bijak dapat memberikan kenaikan tarif sementara untuk angkutan umum hingga terdapat BBM subsidi yang masuk di Kota Tidore.
“Kami sangat mengapresiasi Pemkot Tidore mengambil langkah cepat, sehingga kita sama-sama mencari solusi karena saat ini pelayanan angkutan umum Kota Tidore tidak dilaksanakan oleh para sopir sampai ada kejelasan harga tarif sementara,” kata Husain.
“Kami juga meminta kepada pihak penyalur BBM untuk meningkatkan pengawasan pada saat penyaluran BBM subsidi dan barcode agar diaktifkan kembali serta tidak ada lagi pembelian BBM dengan menggunakan galon,” sambung Husain.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, mengatakan terkait tarif angkutan masih menggunakan surat keputusan Wali Kota.
Namun, kata dia, dari pihak Organda telah berkoordinasi terkait kenaikan harga BBM, namun untuk tarif sementara akan dilakukan dengan menggunakan perhitungan kenaikan harga BBM.
“Untuk tarif sementara kita naikkan sesuai dengan margin kenaikan BBM jenis Pertamax sekitar 30 persen atau Rp4.000. Jadi misalkan trayek Terminal Rum ke Terminal Pasar Sarimalaha sebelumnya sebesar Rp20.000,” ucap Marsaid.
Sehingga tarif angkutan naik menjadi Rp24.000. Sementara untuk tarif setelah BBM subsidi masuk, maka kami akan menghitung kembali sebelum pelayanan BBM subsidi pada bulan Juli nanti.
“Maka kami akan mengundang untuk rapat bersama membahas mekanisme pelayanan,” pungkasnya.
