Halmaheranesia — Sebanyak 11 fotografer pada Bidang Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate melakukan aksi mogok kerja. Aksi tersebut dipicu persoalan dugaan pemotongan upah kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
Pemotongan upah itu ddiuga melibatkan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskomsandi Kota Ternate berinisial S. Persoalan tersebut kemudian berdampak pada aktivitas dokumentasi kegiatan pemerintah di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, honorarium yang tercantum dalam laporan untuk staf bidang dokumentasi disebut sebesar Rp1,5 juta per orang. Namun, para fotografer mengaku hanya menerima Rp500 ribu.
“Honor yang dilaporkan ke Kadis itu Rp1,5 juta per orang, tapi realisasi yang kami terima cuma Rp500 ribu,” ungkap salah satu staf dokumentasi yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Selisih sebesar Rp1 juta per orang tersebut memicu kekecewaan di kalangan tenaga teknis dokumentasi. Mereka kemudian memilih menghentikan sementara aktivitas dokumentasi sebagai bentuk protes atas persoalan upah tersebut.
Aksi mogok kerja itu disebut berdampak pada pelaksanaan tugas dokumentasi kegiatan pemerintah, terutama dalam pengambilan foto dan peliputan visual kegiatan di lapangan.
“Nanti langsung ke Kadis saja,” ujar salah satu staf Bidang IKP ketika dikonfirmasi mengenai aksi mogok kerja para fotografer.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Diskomsandi Kota Ternate, Muchlis Djumadil, belum memberikan konfirmasi terkait dugaan pemotongan honor tersebut. Upaya memperoleh keterangan dari sejumlah staf sekretariat Diskomsandi juga belum membuahkan penjelasan.
Reporter masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari S atas dugaan pemotongan upah fotografer, namun belum memberikan respons.
