Halmaheranesia – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menyebut realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate pada Semester I Tahun 2026 telah mencapai 70 persen atau sekitar Rp72 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD terkait, pada Rabu, 8 Juli 2026.
Mochtar mengatakan pembahasan dalam RDP tersebut berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang difokuskan pada evaluasi capaian selama periode tersebut.
Ia menjelaskan, hingga Semester I Tahun 2026, realisasi PAD Kota Ternate telah mencapai sekitar Rp72 miliar atau sekitar 70 persen dari target yang ditetapkan sebesar lebih dari Rp100 miliar.
“Kami masih memiliki waktu enam bulan ke depan untuk terus mengoptimalkan penerimaan daerah. Harapan Banggar melalui evaluasi LPP APBD 2025 adalah berbagai kekurangan yang terjadi pada 2025 tidak kembali terulang pada 2026,” ujar Mochtar.
Dalam rapat tersebut, Mochtar juga memaparkan perbandingan realisasi penerimaan daerah antara Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.
Pada enam bulan pertama 2025, lanjutnya, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp40 miliar. Sementara pada periode yang sama di tahun 2026 meningkat menjadi sekitar Rp54 miliar.
Menurut Mochtar, peningkatan tersebut menunjukkan hasil dari berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan BP2RD. Di tengah tekanan kondisi keuangan daerah, pihaknya berharap pendapatan dapat terus dioptimalkan.
“Dengan kondisi ini, kami berharap pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga dapat membantu BPKAD dalam memenuhi kebutuhan belanja yang diajukan oleh sejumlah OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Banggar DPRD bersama Pemerintah Kota Ternate sepakat bahwa optimalisasi PAD harus terus ditingkatkan agar mampu menopang kebutuhan fiskal daerah.
Selain mencatat peningkatan penerimaan pajak daerah, Banggar juga memberikan perhatian serius terhadap sektor retribusi daerah. BP2RD diminta terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD pengelola PAD untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.
“Banggar meminta kami terus mengoordinasikan OPD pengelola PAD. Akan ada rapat lanjutan dengan Disperindag untuk membahas retribusi pasar, kemudian Dishub terkait retribusi parkir, DLH, dan PDAM mengenai retribusi persampahan karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar,” jelasnya.
Di sisi lain, kata Mochtar, rendahnya realisasi penerimaan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga menjadi sorotan. Hingga Semester I Tahun 2026, penerimaan PBG baru mencapai sekitar Rp200 juta, jauh di bawah target tahun ini sebesar Rp2,5 miliar.
“Sehingga itu, Banggar DPRD Ternate menilai capaian tersebut belum sebanding dengan tingginya aktivitas pembangunan di Kota Ternate,” katanya.
Mochtar menyatakan Banggar DPRD Kota Ternate akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Rapat itu untuk membahas kendala yang dihadapi selama enam bulan pertama, serta langkah-langkah teknis yang akan dilakukan pada enam bulan berikutnya agar target PBG dapat tercapai,” pungkasnya.
