Halmaheranesia — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai tampaknya masih belum mampu memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data yang diterima Halmaheranesia menunjukkan bahwa sepanjang periode semester pertama 2026, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, capaiannya masih nol rupiah.
Capaian PAD Morotai sepanjang Januari hingga Juni 2026 memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian PAD semester pertama tahun 2025. Berdasarkan data semester I 2025, realisasi PAD tercatat sebesar Rp7.067.209.157, sementara pada semester I 2026 mencapai Rp12.132.945.634.
Meski PAD Morotai mulai menunjukkan tren positif, upaya peningkatannya dinilai masih belum maksimal. Sejumlah potensi belum dapat digarap secara optimal, terutama pada pemanfaatan sumber daya air yang dikelola oleh PDAM.
Sejak Januari 2026, tarif air mulai diberlakukan bagi setiap pelanggan. Langkah itu diambil sebagai upaya mendorong peningkatan PAD sekaligus menopang kebutuhan operasional PDAM.
Walaupun pungutan tersebut mulai berlaku setiap bulan, capaian PAD dari PDAM Morotai masih nihil. Bahkan, berdasarkan rekapitulasi data PAD Pemkab Morotai pada semester pertama 2026, kontribusi PAD dari PDAM belum tercantum.
“Kami juga tidak tahu kenapa capaian PAD periode ini belum dimasukkan ke kami. Nanti bisa tanyakan saja ke pihak PDAM,” ujar salah satu pegawai BPKAD Morotai yang enggan disebutkan namanya, Sabtu, 18 Juli 2026.
Sementara itu, Direktur PDAM Morotai, Fahri Abd Aziz, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa tagihan air bagi pelanggan tidak dihitung berdasarkan kubikasi karena sebagian besar warga belum menggunakan meter air. Oleh karena itu, tagihan bagi pelanggan umumnya dipatok sebesar Rp52 ribu per bulan.
Menurutnya, pendapatan dari tagihan tersebut belum bisa disetorkan ke BPKAD sebagai bagian dari PAD Pulau Morotai karena hasil pungutan itu hanya cukup untuk membayar gaji karyawan.
“Sekarang belum bisa karena dengan tarif Rp52 ribu itu saya hanya mampu untuk menyelesaikan gaji karyawan. Jadi saya masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah sebagai subsidi,” ungkap Fahri.
Ia mengaku, pihaknya tengah melakukan sejumlah penertiban secara bertahap sejak diberlakukannya pungutan terhadap pelanggan air. Saat ini, PDAM Morotai juga berfokus melakukan pemasangan meter air kepada setiap pelanggan guna memaksimalkan pelayanan sekaligus meningkatkan potensi PAD Morotai.
“Kita step by step dulu, tapi kita target tahun ini Desa Juanga dan Pandanga semuanya selesai pemasangan meter. Nah, setelah meter itu semua sudah terpasang, baru kita bicara PAD,” pungkasnya.
