Halmaheranesia – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan hanya dengan mengandalkan armada pengangkut. Pemerintah Kota Ternate harus membenahi pengelolaan dari hulu, termasuk memangkas volume sampah sejak dari sumbernya.
Tauhid bahkan meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kecamatan, dan kelurahan tidak sembarangan menyampaikan data produksi maupun pengelolaan sampah. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan dinilai dapat mengacaukan kebijakan pemerintah.
“Masalah lingkungan hidup, masalah sampah itu paling dominan, termasuk juga upaya untuk pengurangan sampah,” kata Tauhid usai kunjungan dan rapat kerja bersama Camat serta Lurah di Kantor Camat Ternate Tengah, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Tauhid, pembenahan pengelolaan sampah ditargetkan mulai terlihat pada 2027. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur sekaligus membenahi persoalan personel dan armada pengangkutan.
Ia mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya terdapat delapan kendaraan pengangkut sampah yang bermasalah. Tauhid meminta kendaraan yang masih bisa diselamatkan segera diperbaiki, sementara armada yang mengalami kerusakan berat harus dihapus dan diganti dengan kendaraan baru.
“Itu masuk atensi. Tadi ada laporan 8, saya minta kalau boleh 8 itu diganti. Yang lain rusak diperbaiki. Tapi yang rusak berat kita hapus, untuk ganti baru. Karena itu penting, mendukung armada utama dari pengangkutan sampah,” tegasnya.
Tauhid mengakui keterbatasan armada menjadi salah satu persoalan serius. Karena itu, ia telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji kebutuhan penambahan armada dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Ia mencontohkan kondisi di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, yang memiliki produksi sampah tinggi seiring besarnya jumlah penduduk. Dari tiga armada Kaisar yang tersedia, satu di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga hanya dua unit yang dapat digunakan.
“Artinya sangat kurang, makanya kita harus ada penambahan,” katanya.
Namun, Tauhid menegaskan persoalan sampah tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Masyarakat juga harus menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke barangka dan saluran air.
Menurutnya, sebanyak apa pun armada yang disiapkan pemerintah akan tetap kewalahan apabila volume sampah dari sumber tidak dikurangi.
Selain persoalan armada, Tauhid juga menyoroti kualitas data yang menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ia meminta DLH, camat, dan lurah melakukan pengecekan ulang agar data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai data yang disampaikan itu tidak sesuai,” ujarnya.
Tauhid juga mengakui keberadaan Satuan Tugas (Satgas) cukup membantu penanganan sampah. Namun, ia mengkritik pengelolaan bank sampah yang hingga kini belum berjalan maksimal.
Ia meminta bank sampah tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi harus dihidupkan sebagai bagian dari strategi mengurangi sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.
“Karena itu, saya meminta agar diefektifkan bank sampah. Karena kita berupaya untuk pengurangan sampah, sekaligus ada nilai ekonomis dari pengelolaan sampah itu,” ujarnya.
Tauhid menegaskan, pemerintah tidak boleh terjebak pada pola lama, yakni terus menambah armada tanpa menyelesaikan sumber persoalan. Baginya, penanganan sampah harus dimulai dari rumah tangga, lingkungan, kelurahan hingga kecamatan.
“Solusi paling terbaik itu pengurangan sampah. Karena upaya penanganan sampah itu pengurangan sampah yang berasal dari sumber,” pungkasnya.
