Pemerintah Siapkan Pengembangan Perhutanan Sosial Berbasis Perempuan di Maluku Utara

Halmaheranesia – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pengembangan perhutanan sosial berbasis perempuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Program tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ke Kelompok Tani Perempuan Horti Jaya di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Senin, 26 Oktober 2026.

Veronica mengatakan, sebanyak 1.400 hektare lahan perhutanan sosial disiapkan untuk dikelola kelompok perempuan. Dari total tersebut, sekitar 190 hektare berada di Kelurahan Rua yang akan dikembangkan sebagai kawasan percontohan atau proof of concept.

“Tujuannya adalah kita ingin kebun pangan perempuan itu afirmatif dan berkeadilan gender. Ketika lahan diberikan kepada perempuan, kita akan lihat hasilnya seperti apa dengan tetap menjaga lingkungan, menggunakan kearifan lokal serta bibit lokal, guna menunjang ketahanan pangan keluarga hingga ekonomi perempuan,” kata Veronica.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan pengembangan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dengan memperhatikan kebutuhan petani di lapangan.

Menurutnya, pendekatan dari bawah atau bottom-up diperlukan agar program berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan meliputi tata kelola penanaman, mitigasi banjir, akses air, hingga transportasi.

“Semua kekurangan dan kebutuhan dalam program ini akan didukung bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami duduk rembuk bersama untuk mencari solusi, mulai dari tata kelola tanam yang tepat, mitigasi banjir, hingga fasilitas pendukung seperti akses air dan transportasi,” ujar Sherly.

Dalam dialog bersama pemerintah, Ketua Kelompok Tani Horti Jaya, Faisal Jailan, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi 60 anggota kelompoknya. Lahan pertanian yang terbagi dalam tiga bagian itu membutuhkan mesin bajak, kepastian pasokan pupuk, pembukaan jalan tani, serta pompa dan selang irigasi.

Menurut dia, petani juga membutuhkan dukungan untuk mengalirkan air dari sumur yang telah tersedia ke area pertanian. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas produksi dan keberlanjutan kebun pangan kelompok perempuan.

Menanggapi persoalan itu, pemerintah akan melakukan survei teknis di lapangan. Selain dukungan alat dan perbaikan akses, penerapan teknologi irigasi tetes (drip irrigation) menggunakan tandon dan pengatur waktu, turut dipertimbangkan sebagai solusi pengairan yang lebih efisien.

“Kami berharap, pengembangan perhutanan sosial di Kelurahan Rua dapat memperkuat peran perempuan dalam produksi pangan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Namun, pemenuhan kebutuhan dasar pertanian tetap menjadi bagian penting agar program dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.