19
November
2026
Kamis - : WIB

Bukan Prestasi, 48 Kasus Pelanggaran ASN Jadi Alarm bagi Pemprov Malut

halmaheranesia
November 18, 2026 pada Kabar Daerah

Halmaheranesia – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan integritas setiap aparatur.

Ia mengkritik penerapan kedisiplinan di lingkungan birokrasi yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Menurutnya, sosialisasi regulasi tidak akan berarti jika tidak diikuti perubahan karakter, etika, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas.

Hal tersebut disampaikan Sarbin saat membuka Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Emerald Hotel, Ternate, Rabu, 18 November 2026.

Wagub Sarbin mengatakan reformasi birokrasi pascareformasi seharusnya menjadi momentum untuk mengubah karakter penyelenggara pemerintahan, terutama dalam membangun kedisiplinan dan etika aparatur.

“Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegasnya.

Ia menilai, persoalan kedisiplinan tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan sosialisasi atau pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, dibutuhkan keteladanan pimpinan dan pengawasan yang konsisten di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menyoroti masih ditemukannya pelanggaran disiplin di lingkungan pemerintahan. Karena itu, ia meminta pimpinan OPD tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi memperkuat langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terus berulang.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Maluku Utara, Al Husen Albaar, memaparkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah menyelesaikan penanganan 48 kasus pelanggaran disiplin PNS.

Kasus tersebut mencakup penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Di antaranya pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri serta penurunan jabatan menjadi pelaksana.

Menurut Al Husen, angka tersebut bukanlah capaian yang patut dibanggakan. Sebaliknya, data itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan OPD untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran di lingkungan kerja masing-masing.

“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” katanya.

Diketahui, kegiatan tersebut diikuti 140 peserta yang terdiri dari sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian. Sosialisasi menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Agustina D. Dolonesda, sebagai narasumber. Sementara Susan Damopoli bertindak sebagai moderator.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Maluku Utara bersama Kantor Regional XI BKN Manado berharap dapat memperkuat pemahaman regulasi kepegawaian, mencegah penyimpangan birokrasi, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan ASN yang profesional, disiplin, dan berintegritas.

Disalin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

copyright halmaheranesia
MENU