19
November
2026
Kamis - : WIB

Wali Kota Ternate Suarakan Persoalan Daerah di DPD RI, Regulasi Pusat Jadi Sorotan

Iksan Muhammad
November 18, 2026 pada Kabar Daerah
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, saat menghadiri kegiatan BULD DPD RI. Foto (Istimewa)

Halmaheranesia – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyoroti rendahnya produktivitas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat pemerintah kota.

Persoalan tersebut dinilai bukan semata-mata karena minimnya kemauan pemerintah daerah, melainkan akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan kompleksitas regulasi dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Dalam forum tersebut, Tauhid memaparkan hasil inventarisasi APEKSI terhadap sejumlah kota anggota yang menunjukkan realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) masih rendah.

Pada 2025, realisasi pembentukan Perda hanya mencapai sekitar 49,5 persen atau 51 dari 103 rancangan Perda (Raperda). Angka tersebut kembali merosot hingga sekitar 31,1 persen pada pertengahan November 2026.

Selain rendahnya realisasi, pembahasan regulasi juga cenderung menumpuk pada Triwulan IV. Kondisi ini berisiko mengurangi kedalaman pembahasan dan kualitas substansi regulasi yang dihasilkan.

Ia juga menemukan persoalan kesenjangan implementasi regulasi. Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat dijalankan secara optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana terlambat diterbitkan atau belum ditetapkan.

Sementara itu, evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku juga masih minim. Sejak 2025, baru sekitar 11 persen Perda yang menjalani evaluasi pasca-pembentukan atau ex-post review.

Berdasarkan kajian tersebut, APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang menghambat produktivitas legislasi daerah.

Pertama, perubahan regulasi pemerintah pusat yang berlangsung cepat tanpa sistem peringatan dini atau early warning. Perubahan kebijakan di sektor pajak dan retribusi daerah, barang milik daerah, penataan perangkat daerah, hingga penyesuaian pidana kerap menyulitkan pemerintah kota dalam menyesuaikan regulasi.

Kedua, rantai birokrasi harmonisasi regulasi yang panjang. Proses harmonisasi, fasilitasi gubernur, hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri dinilai belum memiliki standar waktu yang mengikat.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sejumlah pemerintah kota masih kekurangan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Bahkan, terdapat daerah yang belum memiliki tenaga perancang meski harus menangani puluhan Raperda dan Raperkada.

Keempat, adanya mandat baru dari pemerintah pusat tanpa kejelasan dukungan pendanaan atau unfunded mandates. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menanggung kewajiban pembentukan kelembagaan maupun program baru tanpa diimbangi skema pendanaan yang memadai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, APEKSI menawarkan enam pilar reformasi legislasi daerah yang diharapkan mendapat dukungan BULD DPD RI dan pemerintah pusat.

Enam agenda tersebut meliputi pembangunan sistem peringatan dini terhadap perubahan regulasi pusat, penyatuan standar harmonisasi, penerapan prinsip money follows function, penguatan kapasitas perancang regulasi, perluasan partisipasi publik, serta transparansi pembiayaan legislasi daerah.

APEKSI juga mendorong penyediaan kanal notifikasi resmi yang terintegrasi, penerbitan pedoman teknis bersamaan dengan regulasi induk, serta penetapan batas waktu harmonisasi maksimal 7–10 hari kerja pada setiap tahapan.

Melalui dialog nasional tersebut, APEKSI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan BULD DPD RI, termasuk dalam berbagi dokumen model Perda dan praktik baik antarkota.

“Kami berharap upaya tersebut ini dapat memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kualitas produk hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan perkotaan yang lebih efektif dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya.

Disalin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

copyright halmaheranesia
MENU