22
November
2026
Minggu - : WIB

Selasa - Oktober 13, 2026Perspektif
Dua puluh tujuh tahun Maluku Utara berdiri sebagai provinsi. Pada usia ini, pemerintahan yang dipimpin Sherly Tjoanda mengusung tema
Senin - Juni 8, 2026Perspektif
“Ekstraktivisme bukan sekadar aktivitas tambang, melainkan model pembangunan yang mengekspor bahan mentah—maupun setengah jadi—dalam skala besar sambil memindahkan biaya
Selasa - Mei 19, 2026Perspektif
Di tengah gegap gempita hilirisasi nikel yang dijalankan pada era Jokowi dan kini dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran, Pulau Obi di
Sabtu - Desember 20, 2025Perspektif
Di Maluku Utara, kata ‘kemajuan’ semakin sering diperdagangkan dengan harga yang mahal: ruang hidup. Hutan dirobek, sungai dicemari, kebun
Rabu - Oktober 22, 2025Perspektif
“Institusi politik yang inklusif menciptakan pembangunan, sementara institusi yang ekstraktif hanya menghasilkan kekuasaan yang berputar di antara elit.” —
Jumat - Oktober 17, 2025Perspektif
Dua puluh enam tahun sudah Provinsi Maluku Utara berdiri, sejak resmi dimekarkan dari Provinsi Maluku pada 12 Oktober 1999.
Sabtu - Oktober 11, 2025Perspektif
Indonesia tengah menapaki jalan ambisius, yaitu menjadi pemain utama dalam rantai pasok nikel dunia. Pemerintah gencar mendorong hilirisasi nikel
Minggu - Juni 15, 2025Perspektif
Kita harus melakukan sesuatu, bersolidaritas dan mengambil tindakan lebih nyata untuk melindungi masa depan kita dan anak-cucu, dengan begitu
Rabu - April 30, 2025Perspektif
Di tanah kecil bernama Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara, rakyat mengajarkan dunia tentang keberanian. Pada 17 Maret 2025, sekitar
Senin - Desember 4, 2023Perspektif
Di atas Pulau Halmahera raung suara buldozer terus bergemuruh mengiringi tumbangnya pohon-pohon, amblesnya gunung, hilangnya kebun-kebun produktif, tercemarnya sungai,
Senin - Oktober 16, 2023Perspektif
Usia Provinsi Maluku Utara kini sudah beranjak 24 tahun. Seumpama manusia, umur ini merupakan fase yang tergolong dewasa. Sayangnya,
Minggu - Juni 18, 2023Perspektif
Nasib pulau-pulau di Maluku Utara kembali rundung nestapa serta ancaman ekologis. Dikarenakan bobroknya penyelenggara negara dalam memproduksi kebijakan, termasuk
1 2
copyright halmaheranesia
MENU