Halmaheranesia – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate Tahun 2026 melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Sabtu, 22 November 2025.
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terkait postur RAPBD 2026 sebelum masuk pada tahapan akhir pembahasan.
“Rapat hari ini untuk penyamaan persepsi terkait postur APBD 2026. Prinsipnya, pimpinan DPRD, Banggar, dan TAPD sudah berada pada pandangan yang sama,” ujarnya.
Menurut Amin, pembahasan juga memuat penyampaian optimialisasi fiskal dari TAPD terhadap kondisi anggaran tahun 2026 serta penegasan agar program-program yang bersifat mendesak dapat diakomodasi pada tahun anggaran mendatang.
Ia menambahkan, pimpinan DPRD turut memberi catatan khusus kepada OPD pengelola pendapatan daerah agar meninggalkan pola lama dan lebih memaksimalkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Sementara itu, Ketua TAPD Kota Ternate, Rizal Marsaoly menegaskan, pertemuan pra-tahap akhir tersebut penting untuk meminimalisir persoalan teknis pada Daftar Inventaris Masalah (DIM) saat pembahasan final RAPBD.
“Dengan instrumen pra-tahap ini, hal-hal yang mungkin muncul saat pembahasan akhir bisa lebih mudah diselesaikan,” jelasnya.
Rizal juga menyebutkan, optimalisasi pendapatan daerah kembali menjadi perhatian DPRD. Sejumlah objek pajak dan retribusi masuk dalam evaluasi, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi persampahan.
“Sebagai Ketua TAPD, saya telah meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menyusun skema objek mana saja yang bisa dinaikkan secara rasional dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD,” pungkasnya.
____
Reporter: Iksan Muhammad, Andri R. Mansur
