Halmaheranesia — Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) dengan menggelar demonstrasi di Kota Ternate, Jumat, 1 Mei 2026.
Dalam aksi tersebut, massa terlebih dahulu berunjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara. Setelah pukul 16.00 WIT, massa kemudian bergeser ke Kantor Wali Kota Ternate.
Dalam momentum May Day ini, massa menyoroti sejumlah persoalan di Maluku Utara, seperti penghentian kriminalisasi gerakan buruh, penolakan perampasan ruang hidup, dorongan reformasi agraria, penolakan reklamasi, hingga tuntutan penyelesaian masalah air bersih di Kota Ternate.
Koordinator aksi, Yasir Ashar, dalam orasinya menegaskan bahwa peringatan May Day merupakan momentum konsolidasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh serta menyoroti eksploitasi terhadap petani di Maluku Utara.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan buruh terus meningkat tanpa diikuti penyelesaian hak-hak dasar, seperti pesangon dan gaji pokok.
“Sementara ekspansi industri pertambangan terus masif, namun kesejahteraan masyarakat dan buruh semakin diabaikan oleh negara,” ujar Yasir saat berorasi di depan kediaman gubernur.
Selain itu, ia menilai ekspansi industri pertambangan juga memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, seperti kasus teror yang terjadi di Patani, Kabupaten Halmahera Tengah.
“Sehingga kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera mengusut tuntas kasus teror di Patani. Selanjutnya, Pemerintah Kota Ternate juga harus segera menyelesaikan persoalan air bersih. Yang lebih parah adalah reklamasi yang mengancam warga pesisir dan ekosistem laut,” tandasnya.
Aksi tersebut berlangsung damai hingga pukul 18.00 WIT. Namun, massa akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian dari Polres Ternate.
