Halmaheranesia – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyambut kunjungan tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dalam rangka pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut di Kabupaten Pulau Morotai.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis, 25 Juni 2026, dihadiri Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfri R. Maith, S.I.K., bersama jajaran BNPP RI, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Morotai.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan BNPP RI.
Menurutnya, kehadiran tim BNPP RI merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di daerah terluar seperti Pulau Morotai.
“Kehadiran BNPP RI di Morotai diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rio.
Ia menegaskan, pengukuran IPKP memiliki arti strategis karena menjadi sarana evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih perlu dibenahi.
Sementara itu, sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dibacakan Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfri R. Maith, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing wilayah.
Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), termasuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba di Pulau Morotai, sebagai fokus pembangunan nasional.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, PKSN Daruba memperoleh nilai IPKP sebesar 0,59 dengan kategori cukup.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemerintahan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian.
“Tantangan tersebut antara lain peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas transportasi, pengembangan UMKM, telekomunikasi, serta penyediaan infrastruktur dasar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil pengukuran IPKP Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perbatasan.
“Hasil pengukuran IPKP Tahun 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perbatasan. Karena itu, diharapkan seluruh instansi dapat menyajikan data yang akurat dan objektif,” tandasnya.
