Halmaheranesia — Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan (Halsel), berlangsung berbeda dari perayaan kemerdekaan pada umumnya.
Puluhan warga yang menolak relokasi menggelar upacara di antara reruntuhan rumah yang telah dibongkar.
Bendera Merah Putih berkibar di tengah puing-puing bangunan. Bagi warga, lokasi itu bukan sekadar tempat upacara, tetapi menjadi penanda kampung, sejarah, dan ruang hidup yang mereka pertahankan di tengah ekspansi industri pertambangan nikel.
Saat sebagian besar masyarakat merayakan kemerdekaan dengan pesta dan upacara, warga Kawasi memilih menggelar peringatan di bekas rumah mereka.
Mereka menjadikan momentum tersebut sebagai bentuk protes atas apa yang mereka anggap sebagai perampasan ruang hidup dan tekanan untuk meninggalkan kampung halaman. Sejumlah warga mengaku menghadapi berbagai tekanan sejak ekspansi industri masuk dan berkembang di sekitar Kawasi.
Mereka menyebut persoalan yang dihadapi bukan hanya soal relokasi, tetapi juga menyangkut lingkungan hidup, akses terhadap ruang hidup, serta hak warga untuk menentukan masa depan kampungnya sendiri.
“Kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan warga Kawasi. Kemerdekaan yang dirayakan di atas penderitaan banyak orang bukanlah hal yang baik dan patut diapresiasi. Justru itu adalah kemunafikan yang diwariskan,” ucap Sanusi, perwakilan warga Desa Kawasi.
Menurut Sanusi, ekspansi industri yang berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Relokasi, telah menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang masih bertahan.
Ia mengatakan, upacara 17 Agustus di reruntuhan rumah sengaja dilakukan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal upacara kenegaraan, melainkan juga tentang hak setiap warga untuk hidup aman dan menentukan ruang hidupnya sendiri.
“Sebagai warga Indonesia, saya merasa terhormat sekaligus malu. Karena pemerintah kita sekarang terus mengampanyekan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah-daerah tanpa memperhatikan dampak yang dirasakan oleh warganya sendiri,” kata Sanusi.
Bagi warga yang menolak relokasi, kata dia, persoalan Kawasi belum selesai hanya dengan memindahkan rumah. Mereka mempertanyakan masa depan kampung, lingkungan, serta hak-hak warga yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
Sanusi menyebut upacara di reruntuhan rumah itu kemudian menjadi semacam panggung kesaksian. Bendera dikibarkan bukan di halaman rumah yang masih berdiri, melainkan di atas ruang yang telah kehilangan bentuknya.
Sementara itu, Miran, warga Kawasi yang dipercaya menjadi pengerek bendera, mengatakan suasana tersebut membuat peringatan kemerdekaan terasa sangat getir.
“Bendera ini dijahit karena perjuangan rakyat yang melawan penjajah. Maka tidak pantas jika dirayakan oleh orang-orang yang senang menjajah dan merampas hak rakyat,” tegasnya.
Miran juga mengkritik pelaksanaan upacara kemerdekaan oleh pihak perusahaan di Ecovillage, kawasan permukiman baru bagi warga yang telah direlokasi.
Menurut dia, kemerdekaan semestinya tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi harus dirasakan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Bagi warga Kawasi yang masih bertahan, Merah Putih yang berkibar di antara reruntuhan bukan sekadar simbol nasionalisme.
Ia menjadi pertanyaan yang diarahkan kepada negara: untuk siapa kemerdekaan itu dirayakan jika warga kehilangan rumah, ruang hidup, dan hak untuk menentukan kampung halamannya sendiri?
Di tengah perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga Kawasi memilih mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti memastikan tidak ada warga negara yang dipaksa kehilangan ruang hidup atas nama pembangunan.
“Bahwa bendera boleh tetap berkibar, tetapi negara juga harus memastikan rakyatnya benar-benar merdeka di tanah tempat mereka dilahirkan,” pungkasnya.
