Halmaheranesia — Perhimpunan Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar lokakarya terkait keanekaragaman hayati (kehati) di Maluku Utara.
Kegiatan bertema “Peran Para Pihak di Maluku Utara dalam Mengomunikasikan dan Melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP)” tersebut berlangsung di Hotel Emerald Ternate, Rabu, 26 Agustus 2026.
Lokakarya ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi Universitas Khairun (Unkhair), hingga sejumlah jurnalis di Kota Ternate.
Asisten I Gubernur Maluku Utara, Kadri Laicie, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai fondasi keseimbangan ekosistem, kehidupan masyarakat, serta pembangunan Maluku Utara yang berkelanjutan.
Kadri menilai, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, khususnya yang didorong sektor pertambangan dan mengeksploitasi sumber daya alam, perlu diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan.
“Setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan aturan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta dokumen AMDAL,” tegas Kadri Laicie.
Ia menyebutkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperkuat dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di Maluku Utara.
Pertama, mengintegrasikan pelestarian keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kedua, memperkuat perlindungan kawasan konservasi, seperti hutan, pesisir, laut, serta berbagai ekosistem penting lainnya. Pengelolaan kawasan konservasi tersebut, kata dia, harus dilakukan secara nyata, efektif, dan berkelanjutan.
Ketiga, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta komunitas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Keanekaragaman hayati bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Konservasi dan Pembangunan Burung Indonesia, Adi Widyanto, mengatakan pelestarian keanekaragaman hayati merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, berbagai kegiatan pembangunan daerah, seperti pertanian dan perikanan, memiliki keterkaitan erat dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Karena itu, menjaga kehati sama halnya dengan melestarikan sumber kehidupan masyarakat.
“Paling krusial sebenarnya kalau kita melihat realitas kita hari ini, maka tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pola konsumsi dan pola pembangunan kita tentang hal-hal yang berkelanjutan,” terangnya.
Ia berharap, hasil lokakarya tersebut dapat mendorong integrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Adi, pemerintah bersama masyarakat sipil dapat mendorong penyusunan profil keanekaragaman hayati hingga rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.
“Karena kami berharap nilai-nilai kehati bisa diintegrasikan dalam setiap perencanaan pembangunan, misalnya RPJMD, kemudian pembuatan rencana tata ruang wilayah,” pungkasnya.
