Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar pertumbuhan investasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar di Bella Hotel Ternate, Selasa, 1 September 2026.
Kegiatan ini mempertemukan sekitar 160 pelaku UMKM se-Maluku Utara dengan sejumlah perusahaan besar untuk membuka peluang kerja sama, pembiayaan, serta akses pasar dalam rantai pasok industri.
Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengawal investasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, tingginya investasi dari sektor hilirisasi pertambangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kilau nikel belum mampu memberikan kilaunya kepada masyarakat bawah. Kita bangga ada kawasan industri besar yang mengubah daerah, namun kemiskinan masih ada,” kata Sarbin.
Ia menilai keberadaan kawasan industri seperti PT IWIP di Halmahera Tengah dan industri pengolahan nikel di Pulau Obi harus memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Sarbin juga mendorong diversifikasi investasi ke sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan. Menurutnya, kebutuhan pangan kawasan industri di Maluku Utara yang masih banyak didatangkan dari Sulawesi dan Jawa merupakan peluang besar bagi pengusaha lokal.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, menyebutkan realisasi investasi Maluku Utara pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,2 triliun.
Ia mengatakan, Maluku Utara menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang menggelar kegiatan kemitraan tersebut.
Noor menyebutkan dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Maluku Utara senilai Rp7,8 triliun, realisasi periode 2021–2026 telah mencapai Rp3,5 triliun.
Menurutnya, peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri masih terbuka lebar, mulai dari sektor katering, konstruksi, transportasi, suku cadang, APD, hingga logistik.
“Yang paling penting setelah ini keluar Purchase Order (PO) dan kerja sama berkelanjutan,” pungkasnya.
