Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi menyerahkan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah selesai dibangun di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Rabu, 2 September 2026.
Penyerahan rumah tersebut didampingi Ketua Umum TP-PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Rusni Sarbin, Ketua TP-PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid, serta sejumlah pengurus TP-PKK.
Sherly mengatakan, program RTLH tahun 2026 menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 1.200 unit rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Menurutnya, pelaksanaan program terus berjalan dengan progres yang cukup baik. Sejumlah unit bahkan telah rampung dan diserahterimakan kepada penerima manfaat.
“Untuk hari ini kita resmi serahkan satu unit rumah yang sudah rampung 100 persen. Bagus pembangunannya, memenuhi persyaratan dan sudah diterima para penerima manfaat,” kata Sherly.
Ia menegaskan, setiap proses pembangunan tetap diawasi pemerintah melalui tim yang telah dibentuk. Perkembangan pekerjaan juga dilaporkan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan.
“Jadi pengawasannya tetap ada selama pekerjaan berlangsung. Jika sudah mau selesai, pasti ada laporan kepada kita,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, menjelaskan, 1.200 unit RTLH tersebut terdiri atas 150 unit pembangunan rumah baru, 725 unit peningkatan atau rehabilitasi rumah, dan 325 unit pembangunan dapur.
“Untuk RTLH tahun 2026, jumlah unitnya 1.200, terdiri dari 150 bangun baru, 725 peningkatan atau rehab, dan 325 untuk dapur. Dari 1.200 itu tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Ia menyebut progres pengerjaan terus bergerak. Sekitar 30 hingga 40 persen unit telah mencapai progres 100 persen, sementara sebagian lainnya berada pada progres 70 hingga 80 persen.
“Sejauh ini progres yang telah mencapai 100 persen itu sekitar 30 sampai 40 persen. Selebihnya sudah menuju 100 persen, sekitar 70 sampai 80 persen. Sisanya akan kita genjot sampai akhir tahun anggaran,” katanya.
Seluruh calon penerima bantuan sebanyak 1.200 unit juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara.
Musyrifah memastikan tidak ada tambahan anggaran RTLH melalui perubahan APBD. Program tersebut hanya dialokasikan dalam APBD induk 2026.
“1.200 sudah ada SK Gubernur. Untuk RTLH sendiri hanya berada di anggaran induk, tidak ada anggaran perubahan ditambahkan karena mengingat waktu,” jelasnya.
Menurut dia, khusus Kota Ternate, tiga unit rumah baru telah rampung 100 persen dan diserahterimakan kepada penerima manfaat.
“Untuk Kota Ternate sendiri yang sudah diserahterimakan 100 persen bangun baru itu sudah tiga unit. Yang satu di Maliaro, satu lagi minggu lalu di Sasa, dan hari ini di Tubo,” ungkap Musyrifah.
Selain pembangunan rumah, Pemprov Maluku Utara juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Ternate terkait kebutuhan infrastruktur permukiman, terutama akses jalan. Kelurahan Tubo menjadi salah satu wilayah yang akan diperhatikan.
Ia juga menjelaskan program RTLH juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Beberapa pihak yang memberikan dukungan antara lain BNI, Bank BTN, Semen Tonasa, dan produsen cat Avian.
“CSR alhamdulillah banyak. Dari BNI 46, Bank BTN, Semen Tonasa, kemudian ada juga dari cat Avian. Itu CSR-CSR yang mendukung RTLH,” ujarnya.
Namun, dukungan CSR tidak diberikan secara merata kepada seluruh rumah. Pemerintah menyesuaikannya dengan kebutuhan serta perbedaan harga material di masing-masing daerah.
“Tidak semua. Kita lihat kabupaten-kabupaten terjauh, kemudian harga dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain jelas berbeda. Nanti kita lihat RAB yang memang dirasa perlu untuk ada support dari CSR,” katanya.
Musyrifah menegaskan, pelaksanaan RTLH dilakukan dengan pendekatan swadaya masyarakat, bukan melalui sistem borongan maupun kontraktual.
Ia optimistis seluruh 1.200 unit dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran karena pengerjaan dilakukan secara langsung oleh masyarakat penerima manfaat dengan pendampingan pemerintah.
“Tidak ada kendala yang berarti. Saya optimistis karena tiap rumah dikerjakan masing-masing. Ini bukan borongan atau kontraktual, tetapi diberikan kepada masyarakat secara swadaya,” jelasnya.
Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kondisi setiap rumah. Perbaikan dapat berupa penggantian seng, plester dinding, hingga pembangunan dapur.
“Kalau rumah itu hanya perlu diperbaiki sengnya, berarti kita perbaiki sengnya saja. Kalau rumah sudah jadi tapi belum diplester, kita plester. Atau rumah itu butuh dapur, kita bangunkan dapurnya sementara rumahnya sudah bagus,” katanya.
Untuk pembangunan rumah baru, nilai bantuan mencapai Rp60 juta per unit.
Meski pengerjaan melibatkan masyarakat, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pembangunan melalui tenaga fasilitator lapangan yang memiliki latar belakang teknik sipil dan arsitektur.
“Kita tetap ada pengawasan di lapangan. Makanya direkrut tenaga-tenaga fasilitator lapangan yang merupakan tenaga teknik berbasis sipil dan arsitektur. Mereka yang mendampingi setiap rumah,” pungkasnya.
