Politik Profetik

Belakangan suasana politik makin kacau. Residu pemilu 2024 belum berakhir, tahapan pemilu boleh selesai, pemenang ditetapkan, pelantikan dilakukan, jabatan berhasil diraih, tapi perang tidak benar-benar berhenti. Lihat saja, sampai sekarang sengketa mengenai syarat calon masih berlanjut sampai sekarang. Bukan cuma itu, siasat menuju 2029 mulai terasa, meski sayup-sayup, tapi menusuk hingga bulu kuduk berdiri. Lihat saja bisingnya sosial media, perang buzzer, bahasa yang makin kasar, caci maki yang mendapatkan pembenaran, serangan personal, manipulasi informasi, polarisasi, dan persaingan yang membenarkan segala cara.

Paling baru, desas-desus penyadapan illegal “katanya berkaitan dengan motif politik”. Karena desa-desus, tulisan ini tidak membahas itu, jika anda ingin mengetahui posisi akademik saya dalam menyikapi masalah penyadapan illegal baca tulisan sebelumnya “Menyadap Presiden, Lalu Warga!”, cukup scrool akun sosial media saya. Gratis, cuma butuh secangkir kopi dan internet.

Tulisan ini, tidak dalam maksud menghakimi seluruh politik telah rusak. Tidak. yang akan dikritik dalam tulisan ini adalah praktik politik ketika kemenangan dianggap lebih penting daripada cara berpolitik yang mengutamakan kebenaran dan martabat manusia.

Saat Kekuasaan Menjadi Tujuan

Andrew Heywood melihat politik melintasi batas-batas formal lembaga negara. Karena itu, politik dipandang sebagai aktivitas pembuatan, pemeliharaan, dan amandemen aturan-aturan kolektif yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebab itu, menurut Heywood yang melihat politik dengan pendekatan keputusan kolektif, memahami politik adalah forum penyelesaian perselisihan melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan kekerasan fisik, guna melahirkan keputusan bersama yang mengikat dan ditaati oleh semua anggota komunitas.

Pemikiran Andrew Heywood dalam praktik politik akhir-akhir ini seperti mengalami gap antara teori dan praktik. Justru, Hans Morgenthau pemikir realisme klasik dalam bukunya Politic Among Nations bilang politics is a struggle for power. Mendapatkan momentum pembenaran teori melalui momen kontekstual.

Bagi kaum realis klasik seperti Hans, kekuasaan bukan sekadar alat untuk mencapai perdamaian atau kemakmuran, tapi an end in itself dari setiap tindakan politik aktor negara untuk memastikan kelangsungan hidup dan dominasi status quo.

Bagaimana politik kepentingan, pencitraan melalui sosial media, mobilisasi identitas, dan manipulasi opini mengisi ruang publik yang menggeser perhatian dari pelayanan publik yang lebih subtantif. Publik lebih suka citra pejabat yang suka memoles diri di sosial media, lensa kamera menentukan arah opini publik, tanpa menilai secara objektif apa yang secara subtantsial problem fundamental masyrakat benar-benar diselesaikan.

Tidak salah jika kita mengajukan pertanyaan, apakah kekuasaan masih menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, atau masyarakat justru dijadikan sarana memperoleh kekuasaan?

Urgensi Cara Berpolitik

Cara meraih tujuan tidak kalah penting dari tujuan itu sendiri. Begitulah idealnya politik. Kekuasaan mungkin berhasil diraih melalui cara-cara curang, penghinaan, hingga manipulasi. Tapi, kemenangan dengan cara semacam itu menyiimpan kontradiksi, mungkin ia berhasil berkuasa, tapi secara etik justru kehilangan legitimasi. Ada banyak contoh yang membenarkan tesa itu. Pejabat berkuasa benar secara legalitas, tapi kehilangan basis legitimasi etis.

Mengapa begitu? Karena kekuasaan bukan sekadar soal berhasil menduduki jabatan, tapi bagaimana jabatan diraih dan nilai yang menjadi pedoman dalam proses meraih kekuasaan. Saat menghalalkan segala cara dinormalisasi, politik kehilangan batas moral dan berubah menjadi lomba yang menghalalkan apapun.

Saya membayangkan politik santun menjadi cara yang disepakati. Tapi, politik santun tidak berarti kehilangan ketegasan. Kritik boleh keras, perbedaan boleh tajam, dan pertarungan harus berlangsung dengan sengit. Tapi, dalam arena politik itu tidak dibenarkan mengorbankan kebenaran dan martabat manusia.

Politik santun bukan politik yang menutup mata atas ketidakadilan, tapi berani menyampaikan kritik tanpa merendahkan, strategi tanpa manipulasi, berbeda tanpa menjadikan lawan sebagai musuh. Karena itu, politik santun tidak menempatkan tujuan sebagai prioritas, tapi cara beradab mencapai tujuan.

Reformulasi Basis Profetik

Apapun keadaannya, politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Keduanya dibangun dengan hubungan simbiosis. Negara adalah wadah atau panggungnya, politik adalah blueprint dan roh yang menggerakkannya. Karena itu, pentingnya politik sebagai roh yang menggerakkan wadah negara, maka politik harus digerakkan dengan cara-cara santun yang beradab.

Menganalisis suasana politik yang semakin kacau, saya menawarkan perspektif profetik sebagai solusi.

Profetik yang berdiri di atas fondasi tiga nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Maka, politik dipahami sebagai (i) humanisasi politik – apakah praktik politik memuliakan manusia atau merendahkannya menjadi alat, angka, dan sasaran propaganda? Politik yang mengandung nilai humanisasi seharusnya menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat untuk mencapai kekuasaan. Dalam praktik politik yang kehilangan orientasi etik, manusia direduksi menjadi sekadar angka statistik dalam survei, massa untuk dimobilisasi, bahkan sasaran propaganda. Politik demikian tidak lagi menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak, pikiran, dan kehormatan, melainkan sebagai instrumen bagi kepentingan politik. Jadi, keberhasilan politik tidak diukur dari sejauh mana angka statistik dukungan, tapi sejauh mana proses politik memanusiakan manusia.

(ii) liberasi politik – apakah politik membebaskan masyarakat dari ketidakadilan atau justru mempertahankan dominasi dan ketimpangan? Politik seharusnya menjadi cara untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, penindasan, dan dominasi. Kekuasan memperoleh maknanya ketika digunakan untuk memperbaiki kehidupan  bersama, membuka kesempatan yang setara, dan melindungi mereka yang rentan. Politik profetik menuntut keberanian untuk melawan struktur yang tidak adil, bukan sekadar mengganti siapa yang menguasainya.

(iii) transendensi politik – apakah kekuasaan dijalankan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab, atau diperlakukan seolah menjadi tujuan tertinggi? Kekuasaan bukan tujuan tertinggi dan bukan pula sesuatu yang dapat dijalankan tanpa batas moral. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada hukum dan masyarakat, tapi pada nilai luhur yang melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam dimensi ini, politik memiliki kesadaran tidak semua yang menguntungkan secara politik diterima secara moral.

Berdasarkan tiga nilai profetik, politik profetik menawarkan rekonstruksi tujuan politik menjadi (i) menempatkan manusia dan kepentingan publik sebagai tujuan; (ii) memperlakukan kekuasaan sebagai amanah, bukan milik; (iii) menjunjung kebenaran dalam komunikasi dan kontestasi; (iv) menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan keadilan dan pembebasan; dan (v) menuntut pertanggungjawaban moral, bukan hanya keberhasilan elektoral.

Jadi, politik profetik mengembalikan kekuasaan kepada tujuan etiknya, melayani manusia dan memperjuangkan kemaslahatan bersama.

Closing Statement

Sudah saya sebutkan sebelumnya, politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Tapi pertanyaannya, politik dijalankan untuk siapa? Apakah untuk melayani kehendak bersama, atau untuk sekadar meraih kekuasaan. Sebab, politik kehilangan makna ketika kekuasaan menjadi tujuan, bukan sarana untuk melayani manusia. []

____

Penulis HENDRA KASIM | Mahasiswa Program Doktor FH UII Yogyakarta