Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memastikan seluruh desa di wilayah Maluku Utara yang hingga kini belum menikmati listrik akan teraliri paling lambat pada 2027.
Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan pemerintah daerah dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Sherly menegaskan, percepatan elektrifikasi menjadi prioritas utama pemerintah provinsi, terutama bagi desa-desa terpencil di wilayah kepulauan dan pedalaman.
“Secara sistem, kelistrikan di kabupaten dan kota sudah aman. Tantangan terbesar kami adalah membangun jaringan listrik ke desa-desa yang terisolasi dan sulit dijangkau,” ujar Sherly, Kamis, 1 Januari 2026.
Berdasarkan pemaparan PLN, pembangunan jaringan listrik baru serta rehabilitasi jaringan lama telah dimulai sejak Oktober 2025. Sebanyak 41 desa ditargetkan menikmati pasokan listrik stabil pada Maret 2026, disusul 26 desa lainnya yang mulai dikerjakan pada April 2026. Sementara 14 desa tersisa ditargetkan rampung pada 2027.
Sherly mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai jadwal.
“Puluhan tahun desa-desa ini menunggu. Kami tidak ingin ada lagi penundaan. Jadwal harus dipatuhi dan dieksekusi tepat waktu,” tegasnya.
Khusus wilayah Halmahera Utara, Sherly menyebutkan daya terpasang saat ini mencapai 21 megawatt (MW). PLN berencana menambah kapasitas 8 MW pada Desember 2025, serta tambahan 10 MW dan 20 MW pada Maret 2026, sehingga total daya mencapai sekitar 51 MW.
“Meskipun masih mengandalkan genset pinjaman, sistem kelistrikan tetap aman. Penambahan daya ini akan membuat pasokan listrik semakin stabil,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah wilayah di Maluku Utara masih belum teraliri listrik secara menyeluruh, antara lain Halmahera Selatan, Pulau Obi, Kepulauan Joronga, Halmahera Barat, Pulau Sula, dan Pulau Taliabu. Sementara daerah seperti Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai telah mencapai 100 persen elektrifikasi.
Menanggapi keluhan warga terkait pemadaman listrik di wilayah yang sudah berlistrik, Sherly mengimbau masyarakat untuk melaporkan gangguan melalui layanan pengaduan PLN.
“Pemadaman umumnya disebabkan gangguan jaringan, bukan karena kekurangan daya,” katanya.
Sherly menekankan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi, dan masa depan. Kami tidak ingin lagi ada anak-anak Maluku Utara yang belajar dalam gelap,” pungkasnya.
