Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memulai tahun 2026 dengan menyiapkan sejumlah program strategis yang akan segera dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Program tersebut mencakup pembenahan data sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota.
Sherly mengatakan, agenda perdana pemerintahan Provinsi Maluku Utara pada awal 2026 akan dimulai pada 5 Januari dengan apel bersama. Pada hari yang sama, Pemprov Maluku Utara juga akan mengikuti perayaan Natal Nasional yang digelar secara daring (dalam jaringan).
“Secara nasional dipusatkan di Jakarta, namun ada 10 titik yang terhubung secara daring, salah satunya di Jailolo,” ujar Sherly, Kamis, 1 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sehari setelahnya, pada 6 Januari 2026, Pemprov Maluku Utara akan meluncurkan program pemutakhiran data sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
“Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Tedeng, Kabupaten Halmahera Barat, dan dijadwalkan dihadiri pejabat BPS pusat,” jelasnya.
Menurut Sherly, pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar seluruh program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan perumahan, BLT, beasiswa, hingga Program Keluarga Harapan (PKH), dapat tepat sasaran.
“Data 1.345 itu harus benar, supaya semua pertolongan ke depan tidak salah alamat,” tegasnya.
Selanjutnya, pada 7 Januari 2026, Pemprov Maluku Utara akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Penandatanganan ini juga menjadi momentum sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan direncanakan dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Sherly menambahkan, pada pertengahan Januari hingga setelah tanggal 20, pemerintah provinsi menargetkan pelaksanaan sejumlah agenda berskala nasional. Salah satunya peresmian lembaga pelatihan vokasi di Supaipi.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Maluku Utara juga akan menerima bantuan alat berat berupa ekskavator dari United Tractors guna mendukung pelatihan vokasi dan pembangunan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Sherly menegaskan program pendidikan gratis tetap berjalan dan kini memasuki fase peningkatan kualitas. Pemprov Maluku Utara menggandeng sejumlah mitra swasta, seperti Microsoft, Acer, dan Sampoerna Foundation.
“Sekarang fokus kita adalah kualitas. SPN yang sebelumnya berada di peringkat 48, targetnya bisa masuk 10 besar,” ujarnya.
Sementara di sektor kesehatan, layanan kesehatan gratis tetap dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan.
“PR (pekerjaan rumah) kita masih banyak, tapi harus dikerjakan satu per satu,” kata Sherly.
Untuk sektor infrastruktur, Sherly memastikan seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mendapat perhatian yang sama. Ia menyebutkan ruas-ruas jalan provinsi yang sedang dan akan dibangun telah dipublikasikan melalui media sosial pribadinya.
Ia menargetkan, pada 2026, Pemprov Maluku Utara akan melakukan pembangunan dan pembukaan jalan sepanjang 10 hingga 20 kilometer di sejumlah wilayah. Sebelumnya, melalui APBD Perubahan, sekitar Rp 20 miliar telah dialokasikan untuk pembukaan ruas jalan baru.
“Ruas Ekor ke SP 4 sepanjang kurang lebih 29 kilometer akan dibuka dan disiapkan. Minggu depan sudah masuk katalog,” ungkapnya.
Beberapa ruas jalan yang masuk tahap kontrak pada Januari 2026 antara lain Leloda, Trans Kieraha, Daehepodo–Payahe, Daehepodo–Saketa, Sula, Obi, hingga Bacan Timur. Pengerjaan ditargetkan dimulai pertengahan Januari atau pekan ketiga bulan ini.
Sherly berharap, seluruh ruas jalan tersebut sudah fungsional menjelang arus mudik Lebaran pada Maret 2026.
“Harapannya sebelum 15 Maret, jalan-jalan itu sudah bisa dilewati,” pungkasnya.
