Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin Apel Perdana Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin, 5 Januari 2026.
Apel tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran pemerintah daerah sepanjang 2025. Ia menyoroti keberhasilan efisiensi anggaran sebesar Rp 145 miliar yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pembiayaan pendidikan gratis melalui program BOSDA dan uang komite bagi SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.
Ia juga menyampaikan sejumlah prestasi nasional, di antaranya penghargaan untuk Dinas Nakertrans, keberhasilan Dinas Sosial dalam pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta capaian Maluku Utara yang masuk lima besar nasional program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Meski begitu, Gubernur memberi perhatian khusus pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Ia menyebutkan skor MCP Maluku Utara meningkat dari 71 (zona kuning) menjadi 88,8 hingga 90 (zona hijau) pada akhir 2025.
“Untuk tahun 2026, skor MCP mencapai 95 dan menginstruksikan BKD mengawal pelaporan LHKPN bagi 443 ASN yang belum melapor hingga batas waktu Maret 2026,” katanya.
Sherly juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39,10 persen, tertinggi nasional pada kuartal III, namun dinilai belum inklusif.
Ia meminta OPD terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan, memberikan output nyata agar kesejahteraan petani dan nelayan sebagai mayoritas penduduk dapat meningkat.
Terkait manajemen SDM, Gubernur memastikan pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 59 jabatan akan dilaksanakan mulai 7 Januari 2026 berdasarkan hasil Uji Kompetensi melalui aplikasi SIMATA.
“Tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam jabata,” tegasnya.
Ia mengingatkan ASN sebagai pelayan masyarakat yang digaji melalui APBD. Dengan APBD 2026 sebesar Rp 3 triliun, dimana 35 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, ia menuntut kinerja maksimal bagi pelayanan 1,4 juta penduduk Maluku Utara.
“Bekerjalah dengan hati, berbasis data, penuh tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi untuk kesejahteraan Maluku Utara,” pungkasnya.
