Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
Bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah provinsi dalam merespons bencana dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Gubernur Sherly mengatakan, sejak awal kejadian, Pemprov Maluku Utara melalui Tim Reaksi Cepat telah turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna mempercepat penanganan darurat.
“Penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan tingkat dampak di masing-masing wilayah terdampak,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk mendukung distribusi logistik, Pemprov Maluku Utara mengerahkan KN SAR Pandudewanata 237 yang dikomandoi Kapten Sujono, serta didukung armada kapal feri. Pengerahan kapal dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat.
Bantuan yang disalurkan pemerintah dengan total logistik mencapai lebih dari 5 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Logistik pangan meliputi 2 ton beras buffer stok sosial, 2 ton beras cadangan pangan daerah, serta 1 ton beras dari Dinas Sosial.
Selain beras, pemerintah juga menyalurkan gula, minyak goreng, mie instan, susu, serta makanan siap saji dan makanan khusus anak. Kemudian bantuan non-pangan berupa kasur, selimut, tenda keluarga, terpal, familly kit, pakaian anak, serta perlengkapan penunjang distribusi logistik.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di wilayah terdampak, di Kabupaten Halmahera Barat, bantuan difokuskan ke Kecamatan Ibu dan Kecamatan Loloda. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, bantuan disalurkan ke Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga mengambil langkah pemulihan pascabencana dengan berkoordinasi bersama Balai Jalan dan Jembatan PU untuk menangani jembatan putus dan ruas jalan yang tertimbun longsor.
Di sisi lain, Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi.
Gubernur Sherly mengatakan, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, mulai dari fase jangka pendek berupa distribusi logistik, fase jangka menengah melalui evakuasi dan penyelamatan, hingga fase jangka panjang yang difokuskan pada rekonstruksi perumahan dan infrastruktur.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat dan terkoordinasi.
“Kami berkoordinasi baik dengan Halut dan Halbar, TNI-Polri, Basarnas, Balai PU, operator telekomunikasi, pihak swasta serta segenap relawan untuk membantu pemulihan cepat,” tegas Sherly.
