Halmaheranesia – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kebudayaan menegaskan komitmennya mendorong pembangunan Museum Alfred Russel Wallace sebagai salah satu program prioritas kebudayaan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan koordinasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Selasa, 21 April 2026.
Pertemuan tersebut juga membahas usulan revitalisasi Benteng Kalamata, pembangunan Keraton Kesultanan Ternate.
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Muslim Gani, mengatakan pembangunan museum ini penting sebagai langkah konkret dalam memperkuat pelestarian sejarah sekaligus pengembangan kawasan heritage di Ternate.
Menurutnya, museum ini akan menjadi ruang representatif untuk mengangkat jejak ilmiah Alfred Russel Wallace yang memiliki keterkaitan erat dengan Ternate sebagai salah satu lokasi penting dalam perjalanan penelitiannya.
“Pembangunan Museum Alfred Wallace ini sudah lama diusulkan dan kami kembali mendorong agar bisa direalisasikan pada 2026 dengan dukungan pemerintah pusat melalui BPK,” ujar Muslim.
Ia menambahkan, kehadiran kepala BPK yang baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta memperjuangkan program tersebut di tingkat nasional, khususnya dalam hal penganggaran dan kebijakan pelestarian cagar budaya.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup upaya pemajuan kebudayaan melalui pengembangan gastronomi atau makanan tradisional khas Ternate.
Program ini, lanjut dia, dinilai memiliki potensi besar untuk dipromosikan secara lebih luas, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga dengan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), sehingga dapat dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional.
“Gastronomi ini punya potensi besar untuk dipromosikan agar mendunia,” kata Muslim.
Selain itu, lanjut dia, pertemuan itu juga membahas pelaksanaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026. Muslim menyebut BPK menyatakan kesiapan untuk terlibat sebagai panitia dalam mendukung pelaksanaan agenda nasional tersebut.
Keterlibatan BPK dinilai penting mengingat JKPI merupakan forum strategis yang berkaitan dengan penguatan identitas kota pusaka, pelestarian warisan budaya, dan promosi potensi sejarah daerah.
“Kami berharap hasil koordinasi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung realisasi berbagai program kebudayaan yang telah dirancang untuk tahun mendatang,” pungkasnya.
