Halmaheranesia — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Pertemuan strategis ini digelar sebagai respons atas prediksi BMKG terkait potensi kekeringan ekstrem pada 2026, sekaligus sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi swasembada pangan berkelanjutan.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1336/SR.030/J/04/2026, Provinsi Maluku Utara hanya diwakili oleh dua daerah dalam agenda tersebut, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui optimalisasi embung, irigasi, serta pemanfaatan teknologi modern.
“Mitigasi harus terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air. Kita harus kompak mewujudkan Indonesia swasembada pangan,” tegas Amran.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., B.A., menyoroti pentingnya percepatan eksekusi anggaran dengan moto Presiden, “Best Fast Result”. Ia juga menyinggung fenomena bantuan alat pertanian yang kerap tertahan di gudang hanya karena menunggu seremoni.
“Tanaman tidak menunggu anggaran. Hujan dan hama datang pada waktunya. Mulai Januari, belanja harus sudah berjalan. Tugas pemimpin adalah mencari masalah, menemukannya, dan menyelesaikannya,” ujar Sudaryono.
Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian terhadap daerahnya. Ia menilai undangan tersebut menjadi bukti bahwa potensi pertanian Tidore mendapat pengakuan di tingkat nasional.
“Visi dan misi kami mencakup sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini sangat sejalan dengan prioritas Presiden. Saya berterima kasih karena usulan Tidore tahun 2026 mendapatkan prioritas,” kata Muhammad Sinen.
Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada jajaran Dinas Pertanian dan instansi terkait agar tidak lalai dalam mengeksekusi program yang telah disetujui pemerintah pusat. Menurutnya, program harus segera ditindaklanjuti mengingat banyak daerah yang mengusulkan, namun tidak semuanya mampu mengimplementasikan.
Muhammad Sinen meminta agar program tersebut dijadikan sebagai skala prioritas. Kehadiran program dari pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban pemerintah daerah di tengah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan kepada daerah yang siap dengan usulan strategis, meliputi rehabilitasi dan percepatan pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan sistem pompanisasi secara masif, penyediaan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem, serta penguatan sistem informasi iklim untuk petani,” pungkasnya.
