Halmaheranesia — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan reses ke Komando Resor Militer (Korem) 152/Babullah, Ternate, pada Rabu, 22 April 2026.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh rombongan Komisi I DPR RI yang didampingi oleh Brigjen TNI Enoh Solehudin selaku Komandan Korem 152/Babullah. Kegiatan berlangsung di Aula Korem 152/Babullah, Ternate.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi TNI, khususnya Korem 152/Babullah, dalam menjaga keamanan, terutama di kawasan strategis nasional di Maluku Utara.
Menurutnya, hasil kunjungan ini diharapkan dapat mendorong penguatan postur pertahanan TNI yang lebih representatif dan strategis. Selain itu, juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis nasional di bidang industri pertahanan, termasuk optimalisasi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
“Hal ini akan berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis nasional sebagai lokomotif pembangunan. Aspek pertahanan harus mampu memberikan dorongan terhadap pengembangan industri yang bermuara pada peningkatan ekonomi nasional,” ujar Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim dari Fraksi PKB.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk pangkalan TNI yang dinilai masih minim. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengantisipasi risiko konflik sosial maupun instabilitas di wilayah Maluku Utara.
“Contohnya seperti yang terjadi di Patani beberapa waktu lalu. Karena keterbatasan personel dan sumber daya, eskalasi sempat meluas. Padahal jika didukung kapasitas yang memadai, situasi bisa lebih cepat diredam,” katanya.
Ia menambahkan, kurangnya perhatian terhadap sektor pertahanan berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari risiko sosial hingga ekonomi dan keamanan.
“Jika tidak diberikan perhatian yang cukup, maka risiko sosial akan berdampak pada risiko ekonomi, keamanan, hingga pertahanan. Karena itu, kapasitas infrastruktur pertahanan harus mampu mendukung tugas-tugas TNI di daerah,” lanjutnya.
Selain itu, Syamsu Rizal juga menyoroti persoalan blank spot di sejumlah wilayah kabupaten di Maluku Utara yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Keterbatasan akses komunikasi dinilai menghambat efektivitas kerja pertahanan.
Ia menegaskan bahwa ke depan, penguatan pangkalan TNI akan menjadi prioritas, termasuk dukungan teknologi seperti akses internet dan satelit guna menunjang mobilitas serta koordinasi pasukan.
“Keberadaan Korem di sini sangat strategis. Karena itu, kami berharap ada dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, sekaligus menciptakan multiplier effect antara sektor pertahanan dan pertumbuhan proyek strategis nasional, terutama hilirisasi pertambangan seperti kawasan IWIP yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
