Halmaheranesia – Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara pada Februari 2026 mengalami kenaikan sebesar 4,46 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang yang menganggur. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,20 persen poin.
Pengangguran sendiri didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Kepala BPS Maluku Utara, Simon Sapary, menjelaskan bahwa TPT merupakan indikator penting untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja sekaligus menggambarkan kurang optimalnya pemanfaatan tenaga kerja.
Simon mengatakan, berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada Februari 2026 sebesar 4,33 persen, lebih rendah dibandingkan perempuan yang mencapai 4,66 persen.
“Meski demikian, TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen poin dibandingkan Februari 2025. Sebaliknya, TPT perempuan justru mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin,” ucap Simon dalam rilis resminya yang diterima pada Rabu, 6 Mei 2026.
Simon menambahkan, jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tercatat sebesar 5,70 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 3,80 persen.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, TPT perkotaan meningkat cukup signifikan sebesar 1,91 persen poin, sementara TPT perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,66 persen poin,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, berdasarkan tingkat pendidikan, pola TPT relatif konsisten sejak Februari 2024 hingga Februari 2026. Lulusan Diploma IV, S1, S2 hingga S3 mencatat TPT tertinggi, yaitu sebesar 7,53 persen, angka tertinggi dibandingkan tamatan pada jenjang pendidikan lainnya.
“Tingkat pengangguran terendah terdapat pada kelompok pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 1,48 persen,” pungkasnya.
Data ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan berpendidikan tinggi, serta ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam akses terhadap peluang kerja.
