Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa belum meratanya kesejahteraan ekonomi di daerah dipengaruhi oleh persoalan konektivitas antarwilayah.
Hal itu disampaikan saat peluncuran kontrak payung konstruksi jalan lapen dan program 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu, 6 Mei 2026.
Gubernur Sherly mengatakan, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara hingga kini belum dirasakan secara merata, salah satunya akibat terbatasnya akses infrastruktur.
“Konektivitas menjadi penyebab utama. Tanpa jalan dan jembatan penghubung, maka tidak ada harapan kesejahteraan itu bisa dicapai,” tegasnya.
Menurutnya, sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dilantik, ditemukan sekitar 550 kilometer jalan dalam kondisi rusak di wilayah provinsi tersebut.
Dari total sekitar 1.000 kilometer ruas jalan di Maluku Utara, selama 26 tahun sejak provinsi ini terbentuk, baru sekitar 450 kilometer yang berhasil dibangun.
“Artinya, kami masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 550 kilometer jalan yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi percepatan pembangunan agar ratusan kilometer jalan yang belum tersentuh dapat segera dituntaskan dalam masa kepemimpinannya.
“Semuanya kembali pada niat baik kita bersama untuk membangun daerah ini. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki komitmen untuk bekerja sama,” katanya.
Sherly mengaku optimistis persoalan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara dapat diatasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperlancar akses dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap dengan dukungan semua pihak, persoalan jalan dan jembatan bisa segera diselesaikan secara bersama,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, saat ini sejumlah proyek jalan telah masuk dalam konsolidasi konstruksi melalui skema kontrak payung jalan lapen batch I tahun 2026.
Berikut rincianya:
Pulau Mangoli, Kepulauan Sula, target 8,5 kilometer dengan anggaran Rp 13,7 miliar
Pulau Taliabu, 5,8 kilometer dengan anggaran Rp 9,6 miliar
Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, 10 kilometer dengan anggaran Rp 14,6 miliar
Saketa, Halmahera Selatan, 5 kilometer dengan anggaran Rp 112 miliar
Loloda Utara, Halmahera Utara, 8 kilometer dengan anggaran Rp 117 miliar
Pulau Makian, Halmahera Selatan, 5 kilometer dengan anggaran Rp 10,5 miliar
