Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia (BI) resmi membuka kegiatan Serangkaian Kurasi UMKM dan Wirausaha Unggulan BI (SERUMBI) 2026 di Aula Maitara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga 13 Mei 2026 ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM lokal agar mampu naik kelas melalui digitalisasi dan perluasan pasar ekspor.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila menegaskan komitmen BI sebagai mitra strategis Pemprov Malut dalam mendorong UMKM naik kelas. Ia menilai digitalisasi menjadi solusi penting untuk menjawab tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Menurut Handi, BI juga terus mendorong penguatan produk unggulan lokal, salah satunya kopi rempah yang dinilai memiliki identitas kuat sebagai ciri khas Maluku Utara.
“Kenapa kita tidak mencoba dengan kopi rempah? Ini sudah jadi ciri khas Ternate dan Maluku Utara. Di mana-mana kalau mau membahas sesuatu, ayo kita ngopi dulu,” ujarnya.
Selain kopi rempah, BI juga aktif membantu pengembangan wastra dan batik khas Maluku Utara agar mampu menembus pasar yang lebih luas.
Sementara itu, mewakili Sekda Malut, Asisten II Sri Haryanti Hatari menyampaikan apresiasi kepada BI Malut yang terus bersinergi dengan Pemprov dalam pengembangan UMKM.
“SERUMBI 2026 adalah langkah nyata BI dan Pemprov untuk mendorong UMKM tidak hanya dibina, tetapi juga difasilitasi hingga mampu masuk pasar nasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sri Haryanti memaparkan tiga fokus utama SERUMBI 2026, yakni perluasan akses digital, penguatan akses pembiayaan, dan pengembangan potensi ekspor.
Menurut dia, pada aspek digitalisasi, UMKM didorong melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan marketplace dan media sosial sebagai sarana pemasaran. BI dan Pemprov, kata dia, telah melakukan berbagai pelatihan untuk mendukung UMKM go digital.
Di sektor pembiayaan, Pemprov Malut atas arahan Gubernur Sherly Laos telah menyalurkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta hingga Rp 15 juta dengan bunga 0,01 persen bagi UMKM riil di Sofifi dan Ternate.
Ia mengaku, perbankan juga diminta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Sedangkan untuk pengembangan ekspor, Pemprov menargetkan produk unggulan Maluku Utara seperti kopi rempah, hasil laut, dan kerajinan memiliki standar dan sertifikasi sehingga dapat dipasarkan dengan label “Made In Maluku Utara”.
“Jangan sampai ikan kita ditangkap di Malut, dikemas di Surabaya, lalu dijual ke Jepang dengan label ‘Made in Jawa’,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 195 ribu UMKM dengan 95 persen di antaranya merupakan usaha mikro yang menyerap 584.988 tenaga kerja.
Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2026 mencapai 19,64 persen atau tertinggi secara nasional, sektor tersebut masih didominasi pertambangan.
Sri Haryanti menekankan sektor UMKM harus menjadi fondasi ekonomi jangka panjang daerah.
“Tambang ada masanya dan akan habis. Kalau sektor itu hilang, maka titik pertumbuhan ekonomi ada di pelaku UMKM. Selama masih menghasilkan produk berkualitas, UMKM tidak akan hilang,” tandasnya.
Ia berpesan para pelaku UMKM untuk menjaga konsistensi kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan terus memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan usaha.
“Digitalisasi sekarang bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” pungkasnya.
