Halmaheranesia – Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) bakal memastikan keamanan data masyarakat dalam kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang disebut akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPS Malut, Simon Sapary, saat membuka kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi, Senin, 29 Juni 2026, yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, media massa, maupun konten kreator.
Dalam kesempatan itu, BPS Malut juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 tersebut.
Kepala BPS Malut, Simon Sapary, dalam sambutannya mengatakan pihaknya memastikan seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, masyarakat juga diminta agar tidak ragu memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas pendataan di lapangan.
Simon menyatakan, tujuan utama dalam agenda tersebut adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Menurutnya, data itu kemudian dijadikan landasan utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan nasional, serta untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
“Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengembangan ekonomi,” ujar Simon.
Simon menegaskan, data yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha hanya digunakan untuk kepentingan statistik lembaga, sehingga tidak dipublikasikan secara individu.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Maluku Utara.
“Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, tanpa dukungan masyarakat, BPS sepertinya kesulitan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan mencerminkan kondisi faktualnya,” jelasnya.
Simon menyebutkan, kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 bakal dilaksanakan secara serentak di Indonesia, guna mendata seluruh pelaku usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maupun usaha dengan skala besar.
Ia mengaku bahwa kesuksesan agenda besar ini tidak akan tercapai tanpa adanya keterbukaan informasi ke publik dan partisipasi masyarakat.
Sensus Ekonomi ini diharapkannya bisa memberikan gambaran ke pemerintah terkait kondisi ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.
“Hasil sensus ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
