Halmaheranesia – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dokumen acuan dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian itu berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, yang dirangkaikan dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dari Pemkot kepada DPRD Kota Ternate, Rabu malam, 15 Juli 2026.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidatonya menyatakan bahwa penyampaian KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada 2027.
Tauhid menjelaskan, KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sementara itu, PPAS berisi prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah.
“Penyampaian KUA dan PPAS ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Tauhid.
Menurut Tauhid, melalui penyampaian dokumen tersebut, Pemkot Ternate ingin memastikan program pembangunan pada 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan kota.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Ternate terus berupaya menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan peningkatan kualitas belanja. Pendekatan kebijakan anggaran juga diarahkan agar lebih efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran, termasuk untuk memenuhi pelayanan dasar dan program prioritas.
“Dari segi ekonomi, Pemkot Ternate memproyeksikan pertumbuhan pada 2027 berada di kisaran 5,10 hingga 5,40 persen. Pertumbuhan itu ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, serta penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif,” tegasnya.
“Kami optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa serta konektivitas antarwilayah,” sambungnya.
Pemkot Ternate, kata dia, juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi karena Ternate merupakan daerah kepulauan yang bergantung pada pasokan dari luar. Menurutnya, penguatan distribusi, stabilisasi harga, dan kerja sama antardaerah terus didorong agar inflasi tetap terkendali.
Pada aspek ketenagakerjaan, Pemkot Ternate akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kewirausahaan. Sementara itu, program pengentasan kemiskinan diarahkan agar lebih tepat sasaran melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami menargetkan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp1,04 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp165,01 miliar, pendapatan transfer Rp871,34 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,28 miliar,” jelas Tauhid.
Selain itu, lanjut dia, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,04 triliun, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp930,88 miliar, belanja modal Rp90,75 miliar, serta belanja tidak terduga Rp20 miliar.
“Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp3 miliar. Surplus itu akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan guna memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM di Ternate,” jelasnya.
Tauhid menyebutkan, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas lapangan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD Kota Ternate dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Ternate,” pungkasnya.
