Halmaheranesia – Komisi III DPRD Kota Ternate mendorong optimalisasi pengelolaan pendanaan dan peningkatan kualitas layanan di seluruh Puskesmas di Kota Ternate.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan para kepala Puskesmas dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa, 28 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Nurlela menyoroti pentingnya kemandirian pengelolaan keuangan Puskesmas melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Dari 11 Puskesmas di Kota Ternate, masih terdapat tiga Puskesmas di wilayah pulau terluar, yakni Hiri, Moti, dan Mayau (Batang Dua), yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD,” ujar Nurlela.
Menurutnya, seluruh Puskesmas perlu memiliki sistem pengelolaan yang seragam agar mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBN melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), APBD untuk operasional, maupun dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Nurlela menjelaskan, pengawasan Komisi III juga difokuskan pada efektivitas penggunaan dana BOK yang dialokasikan untuk program prioritas, seperti pemenuhan gizi anak, pencegahan stunting, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.
Ia menekankan agar anggaran tersebut benar-benar menjangkau masyarakat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Puskesmas.
“Kami ingin memastikan seluruh alokasi anggaran yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan dana kapitasi di sejumlah Puskesmas, terutama di wilayah pulau terluar. Menurut Nurlela, kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi.
Ia mencontohkan, Puskesmas yang memiliki tenaga dokter lengkap cenderung memperoleh dana kapitasi lebih besar karena intensitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan juga lebih tinggi.
“Sebaliknya, beberapa Puskesmas seperti di Moti dan Jambula masih kekurangan dokter gigi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dana kapitasi,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Ternate segera melakukan inventarisasi seluruh tenaga medis yang dibiayai melalui APBD serta memastikan penempatannya kembali di Puskesmas yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Nurlela juga mendorong adanya inovasi dalam pelayanan Puskesmas, terutama terkait jam operasional yang selama ini hanya berlangsung pada pagi hingga siang hari. Menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Nurlela mengusulkan agar Puskesmas mulai menerapkan sistem pelayanan bergilir atau shift, termasuk memperluas layanan kunjungan rumah (home visit), sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di luar jam kerja.
Ia berharap dokter yang bertugas di Puskesmas lebih memprioritaskan pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah dibandingkan praktik pribadi. Sebab, semakin banyak pelayanan yang diberikan di Puskesmas, semakin besar pula dana kapitasi yang diterima fasilitas kesehatan (Faskes) tersebut.
“Dana kapitasi yang masuk ke Puskesmas akan menjadi pendapatan BLUD dan dapat dikembalikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap seluruh Puskesmas mampu meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan penerimaan dana kapitasi, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
