Halmaheranesia – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan 2.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026, yang dihadiri Gubernur, Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe, serta unsur Forkopimda.
Menurut Zulkifli, pembangunan kampung nelayan adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Jika tidak dibantu, nelayan akan menghadapi kesulitan luar biasa. Pemerintah menargetkan dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan naik dari 103 menjadi 120,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, saat ini nilai tukar nelayan masih berada di angka 103, jauh di bawah nilai tukar petani padi yang telah mencapai 127. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih berada pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Selain membangun kampung nelayan, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan sehingga hasil tangkapan tidak lagi dijual dengan harga yang merugikan.
Melalui program tersebut, kata dua, pemerintah berharap ekosistem perikanan menjadi lebih kuat, mulai dari penyediaan sarana produksi, penyimpanan hasil tangkapan, pemasaran, hingga peningkatan pendapatan nelayan.
“Program pembangunan 2.000 kampung nelayan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional berbasis potensi pesisir,” pungkasnya.
