Halmaheranesia – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas oleh 10 Asosiasi Desa di Kota Ternate, Rabu, 5 Aguatus 2026.
Menurut Mendes Yandri, seminar tersebut menjadi upaya Kementerian Desa PDT bersama 10 Asosiasi Desa untuk membuka ruang diskusi publik guna menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai program KDKMP kepada para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kalangan swasta, BUMN, hingga masyarakat.
“Kami juga mengundang para kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, akademisi, hingga generasi muda agar nantinya ada kesamaan narasi yang disampaikan kepada masyarakat,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, keberadaan KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah perlu dikawal bersama agar dapat berjalan maksimal. Karena itu, Seminar Nasional ini menjadi forum publik untuk membedah seluruh informasi terkait KDKMP.
Yandri juga menyinggung posisi strategis pembangunan KDKMP. Menurutnya, penentuan lokasi koperasi merupakan hasil kesepakatan bersama. Apabila terdapat lokasi yang dinilai kurang strategis, hal itu umumnya berkaitan dengan keterbatasan lahan yang tersedia di desa.
“Meski begitu, kami yakin warga desa tetap akan datang karena KDKMP akan menjadi sentra penyaluran berbagai bantuan pemerintah ke desa,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Ia menambahkan, hingga akhir Agustus 2026 ditargetkan sekitar 35.000 KDKMP telah beroperasi.
Pemerintah optimistis KDKMP mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan sekaligus memperkuat distribusi barang bersubsidi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terkait kendala lahan di beberapa daerah, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan koperasi dapat berjalan sesuai target nasional,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, 10 Asosiasi Desa juga kembali membacakan pernyataan sikap bersama. Seluruh asosiasi menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan agenda prioritas pemerintah yang harus didukung penuh oleh seluruh pihak terkait.
