Halmaheranesia — Pemerintah Kota Ternate resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk memperkuat stabilitas harga komoditas pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang berlangsung di Kota Probolinggo, Rabu, 2 September 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia itu dihadiri sejumlah pejabat kedua daerah, di antaranya Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan Kota Ternate terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan sekitar 162,17 kilometer persegi dan populasi sekitar 218 ribu jiwa, Ternate lebih banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” ungkap Rizal.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga pangan dan inflasi di Kota Ternate.
Selain itu, tingginya kebutuhan bahan pangan di Maluku Utara, termasuk dari aktivitas industri ekstraktif dan perusahaan tambang berskala besar, turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan komoditas pangan di pasar.
Menurut dia, untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara secara rutin melakukan pemantauan terhadap pasokan dan perkembangan harga pangan, termasuk melalui rapat koordinasi bulanan.
Rizal menilai, pembukaan jalur pasokan langsung dari daerah produsen menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rantai distribusi yang panjang.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah bawang merah. Komoditas ini dinilai memiliki kontribusi terhadap gejolak harga pangan di Ternate karena pasokannya kerap mengalami keterbatasan.
Sebagai tindak lanjut kerja sama, Pemkot Ternate juga membawa lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito (bawang, rica/cabai, dan tomat) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate untuk mengikuti kunjungan lapangan dan Sharing Session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” tegas Rizal.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama antarpemerintah, tetapi berlanjut pada transaksi dan kemitraan bisnis secara langsung antara pelaku usaha kedua daerah.
Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lanjut Rizal, akan terus mengawasi sekaligus memfasilitasi proses kerja sama bisnis tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memastikan rantai distribusi pangan berjalan lancar dan aman, sekaligus memberikan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo, pedagang, maupun konsumen di Ternate,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia Maluku Utara, atas fasilitasi dan dukungan dalam membangun sinergi antardaerah.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan di Kota Ternate,” pungkasnya.
