Halmaheranesia – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan mendorong setiap desa di Tidore agar memiliki program penguatan pangan yang melekat pada Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Hal itu juga menjadi arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat pertemuan Hari Desa Nasional yang sekaligus dirangkaikan dengan Musyawarah Nasional Desa.
Plt Kepala DPMD Kota Tidore Kepulauan, Zulkifli Ohorella, mengatakan pihaknya dalam proses menjajaki desa-desa mana saja yang nanti bakal dibentuk BumDes untuk penguatan pangan.
“Sebab program ketahanan pangan menjadi arahan nasional untuk daerah, maka kebetulan juga ini menjadi misi prioritas oleh wali kota terpilih Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman, bahwa pertanian menjadi sektor unggulan,” ungkap Zulkifli, Rabu, 22 Januari 2025.
Ia mengaku, pihaknya bakal menyeriusi pembentukan BumDes pangan sehingga bisa membantu kebutuhan ekonomi masyarakat dan mampu meminimalisir terjadinya inflasi di daerah.
“Program penguatan pangan ini cukup penting untuk dibuat sehingga bisa sejalan dengan programnya pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada pekan kemarin kami telah membuat evaluasi tingkat desa,” jelasnya.
Sehingga itu, kata dia, minimal setiap desa harus membuka 20 persen anggaran untuk penguatan pangan.
“Maka wilayah empat kecamatan daratan Oba itu kami menilai cukup efektif untuk menggenjot produksi penguatan pangan, karena lahannya tersedia dan masih cukup luas,” paparnya.
Ia menjelaskan, apabila pangan sudah tersedia maka harus ada skema pemasaran yang jelas untuk mendistribusikan hasil pangan.
Selain itu, perlu juga disiapkan sumberdaya manusia, bahan-bahan seperti bibit, lahan, serta hal teknis lainnya. Hal itu tentu membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Tak hanya itu kami juga menegaskan kepada tiap desa agar penggunaan anggaran harus tepat sasaran sesuai dengan ketentuan, baik Anggaran Dana Desa dan Dana Desa harus bisa kembangkan perekonomian desa dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.
