Halmaheranesia – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman, mulai membahas sejumlah program 100 hari kerja bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu, 5 Maret 2025.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menjelaskan rapat ini untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program 100 hari kerja, yang meliputi pemberlakuan lima hari kerja menjadi empat hari kerja,
Selanjutnya program Tidore Satu Data, pelaksanaan pasar murah beralih menjadi pasar gratis, dan restrukturisasi organisasi.
“Jadi pemberlakuan empat hari kerja ini, BKPSDM dan Bagian Organisasi untuk menyiapkan kajian mengenai lima hari kerja di kantor menjadi empat hari kerja, dan satu hari kerjanya dari mana saja, yang terpenting selalu koordinasi dan bisa diselesaikan pekerjaannya tanpa ada masalah,” ungkapnya.
Muhammad Sinen menuturkan, pemberlakuan empat hari kerja tersebut juga diupayakan untuk mendukung Tidore Kota Santri.
Sehingga itu, ia meminta dinas terkait, seperti Dishub, Perindagkop, Satpol PP, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kesra, agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta organisasi keagamaan, organda, pengelola speedboat, hingga kapal kayu untuk menyiapkan skema pembatasan aktivitas.
“Perlu saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo melatih kita semua untuk bisa bekerja cepat, tepat, dan terukur, maka segera koordinasikan dan laporkan hasilnya pekan depan, gambaran pembatasan aktivitas di hari Jumat itu, aktivitas berlangsung mulai pukul 6 pagi dan berhenti sementara di pukul 10 pagi, nanti dilanjutkan selesai salat Jumat pukul 2 siang,” tegas Ayah Erik, sapaan akrab Muhammad Sinen.
Terpisah, Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, menambahkan terkait dengan program 100 hari kerja bukan saja sekadar formalitas, tetapi juga harus bisa ditunjukkan bahwa itu menjadi miniatur program terhadap lima tahun kepemimpinan.
Menurutnya, paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa dilihat oleh publik bagaimana arah perjalanan lima tahun ke depan.
“Karena di era saat ini pertumbuhan informasi yang begitu cepat, bahkan suasana kehidupan sosial masyarakat yang juga mengalami lompatan begitu signifikan, maka penting sekali setiap pemimpin atau kepala daerah memberikan sebuah arah yang ada kepastian kepada masyarakat dan daerahnya,” paparnya.
Ahmad Laiman menyebutkan, pemikiran atau program yang direncanakan oleh wali kota tak disangka-sangka ternyata sama dengan yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti pada sektor pertanian dan perikanan.
“Jadi ini telah dipikirkan Muhammad Sinen pada masa kampanye bahwa pembangunan gudang (sumber daya hasil pertanian/perikanan) merupakan hal yang sangat praktis. Rencana ini tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam rantai pasar,” jelasnya.
