Halmaheranesia – Aset milik Pemerintah Kota Ternate berupa Gedung Plaza Gamalama belum masuk dalam pembahasan utama pemanfaatan aset untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
Selain plaza tersebut, sejumlah aset lain seperti Pasar Syariah Sasa juga belum menjadi prioritas pengelolaan PAD tahun depan.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, usai rapat awal tahun bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD, Senin, 26 Januari 2026.
Nasri mengakui, dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan mengenai bangunan-bangunan yang belum termanfaatkan, terutama Plaza Gamalama dan penataan Pasar Syariah.
“Oh itu tidak dibahas dalam rapat. Gedung belum diperbaiki, masa kita mau jadikan sumber PAD, bagaimana, kan tidak mungkin,” ujarnya.
Menurut dia, rapat tersebut membahas dua agenda utama, yakni evaluasi capaian PAD tahun 2025 serta strategi dan target peningkatan PAD tahun 2026.
Dalam pertemuan itu, Nasri menekankan pentingnya langkah yang terukur dan inovatif guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Salah satu kebijakan strategis yang menjadi fokus adalah pelibatan seluruh pemerintah kelurahan se-Kota Ternate dalam pendataan potensi PAD di wilayah masing-masing.
Pendataan ini mencakup potensi yang selama ini sudah digarap, sekaligus menggali potensi baru yang belum tersentuh secara optimal.
“Kelurahan adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi wilayahnya. Karena itu, lurah harus dilibatkan langsung untuk mendata potensi yang ada, baik yang sudah berjalan maupun potensi baru yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD,” jelas Nasri.
Ia menegaskan, langkah tersebut diambil agar potensi daerah tidak lagi terlewat, sekaligus memastikan pengelolaan PAD dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis data riil di lapangan.
Selain pendataan potensi, Pemkot Ternate juga menyiapkan digitalisasi sistem penarikan PAD untuk meminimalisir kebocoran. Menurut Nasri, penggunaan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan pendapatan daerah lebih akuntabel dan efisien.
“Ke depan, kita akan memaksimalkan digitalisasi untuk menutup celah kebocoran PAD. Bahkan sudah dibahas penggunaan alat elektronik sebagai sistem I-PAD untuk mendukung proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan secara real time,” pungkasnya.
