Halmaheranesia — Maluku Utara menjadi pusat perhatian nasional setelah dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah (Keuda) Tahun Anggaran 2026.
Forum strategis ini mempertemukan para pengelola keuangan daerah dari seluruh Indonesia untuk membahas strategi menghadapi tantangan fiskal yang kian ketat.
Kegiatan yang digelar di Bela Hotel Ternate, Kamis, 29 Januari 2026 itu dibuka langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, serta dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, bersama perwakilan BPK, BPKP, LKPP, hingga jajaran pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Rakornas ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya forum nasional pengelolaan keuangan daerah digelar di Maluku Utara, setelah sebelumnya rutin dilaksanakan di Jakarta.
Penunjukan ini sekaligus menegaskan posisi Maluku Utara sebagai daerah yang aktif mendorong perbaikan tata kelola keuangan.
Gubernur Sherly Laos menekankan bahwa pertemuan ini tidak boleh berhenti pada tataran diskusi normatif, melainkan harus melahirkan solusi konkret di tengah tekanan fiskal yang diperkirakan semakin berat pada 2026.
“Tahun 2026 bukan tahun yang mudah. Ada pemotongan fiskal yang cukup besar, sementara program dan janji kepala daerah kepada masyarakat tetap harus dijalankan. Karena itu, Rakornas ini harus menghasilkan langkah nyata,” ujar Sherly.
Menurutnya, Rakornas menjadi ruang terbuka bagi daerah untuk menyampaikan berbagai kendala riil dalam pengelolaan APBD, sekaligus mencari pola perencanaan dan penganggaran yang lebih sederhana namun tetap akuntabel.
“Kita tidak ingin menambah regulasi baru yang justru memperumit. Yang kita butuhkan adalah penyederhanaan proses agar perencanaan dan penganggaran lebih efektif, terkontrol, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyatakan Rakornas menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika pendapatan dan belanja daerah.
“Biasanya Rakornas ini dilaksanakan di Jakarta, tetapi tahun ini digelar di Maluku Utara atas permintaan Gubernur. Ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan,” kata Fatoni.
Ia menambahkan, berbagai masukan dari daerah dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah ke depan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan Rakornas difokuskan pada percepatan realisasi APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 yang lebih berkualitas.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan APBD lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya.
