Halmaheranesia – Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate, Rehbina Sukmasari, bersama jajaran, di Kediaman Wakil Gubernur (Eks Crysant), Sabtu, 28 Maret 2026.
Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kepala KPP Pratama Ternate, Rehbina Sukmasari, mengungkapkan bahwa sebanyak 2.614 pegawai telah melaporkan SPT, dengan total SPT yang diterima mencapai 1.588. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya ASN, agar segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengapresiasi kinerja jajaran KPP Pratama Ternate. Ia juga mendorong agar edukasi dan sosialisasi perpajakan terus ditingkatkan, serta layanan kepada masyarakat semakin dipermudah, termasuk melalui sistem pelaporan daring seperti e-Filing.
Selain itu, pihak KPP Pratama Ternate turut memaparkan sejumlah kendala dalam pelaporan SPT, di antaranya kesalahan pengisian data serta gangguan akses pada sistem DJP Online.
Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai langkah telah dilakukan, seperti pelatihan bagi wajib pajak dan peningkatan kapasitas sistem.
Dalam kesempatan itu, Sarbin Sehe juga memberikan apresiasi kepada ASN yang telah melaporkan SPT tepat waktu. Ia menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral sebagai teladan dalam kepatuhan terhadap kewajiban negara.
“Saya instruksikan kepada seluruh wajib pajak di Maluku Utara, khususnya ASN, agar segera melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret 2026 melalui e-Filing,” tegasnya.
Ia berharap budaya taat pajak dapat terus diperkuat sebagai bagian dari integritas dan profesionalisme aparatur negara, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pajak tumbuh, Indonesia tangguh,” pungkasnya.
