Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Salah satu langkah strategis yang kini disiapkan adalah peningkatan status menjadi tanggap darurat tingkat provinsi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana bersama Wakil Gubernur Malut, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Kajati Malut, serta sejumlah pemangku kepentingan di ruang rapat VIP Bandara Baabullah, Minggu, 5 April 2026 kemarin.
Sekprov menjelaskan, peningkatan status tanggap darurat provinsi tengah diproses, menyusul langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate yang lebih dahulu menetapkan status serupa.
“Langkah ini diambil untuk mempermudah koordinasi serta membuka akses dukungan dari pemerintah pusat, khususnya BNPB, sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih intensif,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Malut juga terus mempercepat distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Sebagian bantuan telah disalurkan sejak awal kejadian, sementara tambahan bantuan dari BNPB dan Kementerian Sosial saat ini tengah ditunggu dan akan diangkut menggunakan kapal Basarnas menuju Pulau Batang Dua.
“Fokus utama kami adalah pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi para pengungsi di tenda-tenda darurat, mengingat aktivitas gempa susulan masih terus terjadi meskipun dalam skala kecil,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Malut telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk segera melakukan perbaikan jaringan listrik yang mengalami kerusakan akibat gempa. Upaya ini dilakukan guna memastikan aktivitas masyarakat dan layanan publik tidak terganggu dalam waktu lama.
Ia mengaku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah diterjunkan untuk melakukan pendataan secara rinci terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
“Hasil pendataan ini akan menjadi dasar dalam pengajuan bantuan perbaikan rumah, baik yang ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Sekprov juga menekankan pentingnya konsolidasi data satu pintu dalam penanganan bencana ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan akurasi data serta menghindari tumpang tindih informasi dari kabupaten/kota terdampak.
“Kami berupaya secepat mungkin melakukan penanganan, termasuk stabilisasi situasi di lokasi terdampak. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
